BAYAN, epurworejo.com – Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo berharap dari dua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati masing-masing Yophi Prabowo-Lukman Hakim dan Yuli Hastuti-Dion Agasi nantinya yang terpilih bukan hanya atasan bagi mereka, tapi juga sebagai sosok orangtua yang ngayomi dan siap mendengarkan keluh kesah anaknya.
Hal itu disampaikan Kepala Desa Krandegan, Dwinanto yang juga menjadi sekretaris umum Polosoro Purworejo, Selasa (24/9/2024). Selain hal yang bersifat umum seperti soal pembangunan dan peningkatan ekonomi warga, ada empat poin khusus yang diharapkan bisa direalisasikan.
Baca Berita Pantura
“Hal-hal ini saya rangkum dari hasil diskusi teman-teman Kades dan Perangkat Desa maupun dalam perbincangan bersama mereka,” kata Dwinanto.
Hal pertama yang diharapkan oleh para Kades dan Perangkat Desa di Purworejo adalah peningkatan kesejahteraan mereka berupa kenaikan penghasilan tetap (siltap), termasuk adanya Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.
“Hal ini mengingat kondisi dimana siltap Kades dan Perangkat Desa di Purworejo adalah terendah se–Jawa Tengah, di angka minimal yang diatur dalam PP nomor 11 tahun 2029,” tambahnya.
Dikatakan, sejak pertama kali diberikan, kenaikan baru terjadi tahun ini mengikuti kenaikan gaji PNS yang merupakan hasil regulasi pusat. Sementara di tingkat kabupaten, belum pernah ada kenaikan Siltap.
“Demikian juga tentang THR dan gaji ke-13 yang belum pernah diberikan di Purworejo, sementara di kabupaten lain sudah diberikan,” katanya.
Hal kedua adalah terkait kendaraan dinas. Saat ini, para Kepala Desa di Purworejo menggunakan kendaraan motor dinas yang berusia lebih dari 10 tahun. Walaupun desa memiliki Dana Desa, tapi regulasi sampai saat ini belum memungkinkan untuk digunakan dalam kegiatan pengadaan motor dinas.
“Dari hal itu, para Kades berharap, selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang akan datang, mereka bisa mendapatkan kendaraan baru berupa motor dinas,” tambahnya.
Hal ketiganya terkait insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2. Selama ini, Kades dan Perangkat Desa yang merupakan ujung tombak penarikan PBB P2 tidak mendapatkan insentif yang layak. Sementara Bupati dan Wakil Bupati mendapatkan insentif yang cukup besar dari pajak daerah tersebut.
“Di beberapa kabupaten lain, insenstif PBB P2 diberikan ke para Kades dan Perangkat Desa untuk menambah penghasilan mereka,” terang Dwinanto.
Adapun hal terakhir yang menjadi keinginan para Kades dan Perangkat Desa adalah adanya hubungan yang lebih hangat, lebih dekat, lebih akrab dengan Bupati dan Wakil Bupati yang nantinya akan terpilih. Bukan semata hubungan birokratis yang kaku. (*)
Baca Berita Pantura
