SUKOHARJO, epurworejo.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar dokter spesialis yang ditugaskan di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) diperbanyak. Selama ini dokter spesialis hanya ditempatkan di puskesmas tingkat kecamatan. Dokter spesialis di tingkat desa sangat dibutuhkan agar pelayanan kesehatan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
“Saya ingin di Jawa Tengah tidak hanya puskesmas di kecamatan, tetapi puskesmas pembantu (Pustu) juga dikasih dokter. Jangan perawat saja. Perbanyak dokter-dokter,” kata Ahmad Luthfi dalam acara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) sekaligus Launching Speling Melesat dan TB Express di Hotel Grand Mercure, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jumat, 3 Oktober 2025.
Ahmad Luthfi menceritakan, saat kunjungan kerja dan mengecek kegiatan Speling Melesat di Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, pada Kamis, 2 Oktober 2025, ia mendapati masyarakat setempat kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Butuh waktu kurang lebih satu jam hanya untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan, itu pun berada di kabupaten lain.
“Begitu kami datang ke sana dengan program Speling, mereka senang sekali. Jadi kami minta tolong ke rumah sakit yang bukan kewenangan provinsi, membantu mobil dan dokter untuk Speling,” ujar Ahmad Luthfi.
Dijelaskan, program Speling (Dokter Spesialis Keliling) yang melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota serta rumah sakit daerah maupun swasta, adalah salah satu cara untuk memangkas kekurangan dokter dan fasilitas kesehatan tersebut.
Dikatakan, Speling menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi yang ia gagas bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat dengan basis desa.
Di samping program Speling, langkah yang diambil Ahmad Luthfi untuk memangkas kekurangan dokter tersebut adalah dengan menggandeng perguruan tinggi di Jawa Tengah yang memiliki fakultas kedokteran dan kesehatan. Ia mendorong mahasiswa kedokteran melalui kuliah kerja nyata (KKN) maupun dokter koas serta dokter spesialis yang ada di fakultas tersebut, agar diterjunkan ke desa-desa.
“Kita sudah melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan rektor-rektor yang ada fakultas kedokteran atau kesehatan. Dengan begitu tidak hanya rumah sakit, para akademisi juga mempunyai tanggung jawab moral dalam rangka kesehatan masyarakat,” kata Ahmad Luthfi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mengatakan, jumlah dokter saat ini masih kurang sehingga distribusi dokter juga tidak maksimal.
Maka dari itu, peningkatan produksi dokter harus dilakukan sehingga dapat diikuti dengan distribusi ke daerah-daerah. Kemenkes juga mendorong agar ada peningkatan jumlah fakultas kedokteran yang diiringi dengan kualitas yang baik.
“Itu untuk dokter umum. Untuk spesialis kita juga ada hospital base. Rumah sakit bisa menjadi penyuplai penyelenggara pendidikan. Termasuk kita dorong juga melalui beasiswa, tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri,” katanya.
Terkait distribusi dokter, Kunta mengungkapkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan rumah sakit, sangat penting. Semua harus kerja bersama untuk itu. Adapun soal distribusi dokter di daerah terpencil, Presiden sudah menyampaikan akan memberikan insentif untuk dokter-dokter spesialis yang mau ditempatkan di daerah terpencil.
“Tentang distribusi kita memang harus kerja sama dengan pemerintah daerah. Kita bisa sediakan dokternya tetapi kesejahteraan dan gaji jangan sampai telat. Jadi daerah juga punya peran,” jelasnya. (*)
Baca Berita Pantura
