SEMARANG, epurworejo.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa hari ke depan akan memulai pemeriksaan pendahuluan semester II 2025. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan terkait kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Hari ini kita melakukan entry meeting, itu adalah komunikasi audit. Kami menyampaikan tujuan dari pada dilakukan pemeriksaan pendahuluan, ini juga lingkupnya,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, saat entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 1 September 2025.
Ia menjelaskan, ada banyak tema atau lingkup pemeriksaan. Di antaranya manajemen aset, belanja daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, serta BLUD seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) yakni RSUD Dr Moewardi Solo dan RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, dan BUMD seperti BPD Jateng dan BPR BKK Jateng.
Lama pemeriksaan pendahuluan adalah 25-30 hari. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terinci dan penyerahan hasil pemeriksaan pada pekan kedua atau pekan ketiga Desember 2025.
“Tujuan kita untuk menilai. Ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menilai kepatuhan dari pelaksanaan semua tema yang kami sampaikan tadi,” katanya.
Berdasarkan data, Pemprov Jateng termasuk entitas dengan persentase yang baik dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tercatat pada semester I 2024 penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 90,96%. Kemudian meningkat pada semester II 2024 yaitu 92,24%. Pada semester I 2025 meningkat lagi menjadi 93,46%.
“Kami baru bisa mengatakan sangat baik kalau sudah 95%. Ini baru 93,46%. Standarnya untuk natas penyelesaian rekomendasi adalah 85%, ini sudah di atas standar namun menurut kami masih harus ditingkatkan karena bisa diupayakan lebih baik,” kata Luthfi H Rahmatullah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pemeriksaan BPK ini suatu sarana perbaikan dalam rangka tata kelola terutama rumah sakit dan BUMD. Tujuannya adalah pengelolaan keuangan ini dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan. Harapannya bisa memberikan gambaran secara objektif dan masukan konstruktif.
Setelah ada temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, ia berharap secepatnya ditindaklanjuti demi menciptakan good governance dan clear government.
“Saya sebagai gubernur mengharapkan agar seluruh OPD, rumah sakit (dan BUMD) dibuka, blakotang, transparan. Berikan data secara proaktif sehingga pada saat audit investigasi akan terjadi adanya transparansi daripada kegiatan yang kita lakukan,” kata Ahmad Luthfi. (*)
Baca Berita Pantura
