PURWOREJO, epurworejo.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardhana menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei.
Hal itu menjadi catatan penting demi peningkatan atau perbaikan dunia pendidikan di Kabupaten Purworejo.
Baca Berita Pantura

Politisi Partai Nasdem ini menyoroti adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi berdampak terhadap sektor pendidikan. Ia mengingatkan agar efisiensi tersebut tidak sampai menurunkan mutu pendidikan.
“Terkait dengan pengetatan anggaran karena efisiensi, kami mohon jangan sampai menurunkan kualitas pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikompromikan,” kata Ivan, Sabtu (3/5/2025).
Ivan juga menyoroti praktik bantuan masyarakat melalui komite sekolah. Ia meminta agar sistem bantuan ini diatur dengan baik dan disosialisasikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan salah tafsir di lapangan.
“Bantuan kepada sekolah oleh masyarakat melalui komite sekolah harus diatur sebaik-baiknya. Semua kepala sekolah perlu memiliki pemahaman yang sama bahwa bantuan itu boleh, tapi sifatnya sukarela, bukan kewajiban,” tambahnya.
Dalam aspek pemerataan, Ivan menekankan pentingnya keadilan fasilitas pendidikan antara wilayah kota dan desa. Ia mengingatkan agar tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh antar sekolah.
“Fasilitas pendidikan baik yang berada di tengah kota, pinggiran kota, hingga pelosok desa, jangan sampai ada disparitas yang mencolok. Syukur kalau bisa setara, tapi setidaknya jangan terlalu timpang,” imbuh Ivan.
Kepada para guru, Ivan juga menyampaikan harapannya agar beban administratif yang tinggi tidak mengganggu tugas utama mereka dalam mendidik dan mengajar.
“Guru kita jangan terus dibebani urusan administrasi yang berlebihan. Jangan sampai itu justru mengorbankan tanggung jawab utama mereka mendidik murid. Ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.
Terakhir, Ivan mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan inventarisasi lengkap terhadap seluruh fasilitas sekolah negeri di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
“Harus ada data makro soal kondisi sekolah, mulai dari gedung, laboratorium, fasilitas IT, aula, dan lainnya. Mana yang sudah memadai, mana yang belum. Dengan data yang valid, kita bisa menyusun kebijakan pemerataan pendidikan yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.(*)
Baca Berita Pantura
