PURWOREJO, epurworejo.com – Tarik ulur mengenai kebijakan penerapan lima hari sekolah di Kabupaten Purworejo mengundang perhatian berbagai pihak. Secara khusus Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo menghadirkan pengusul lima hari sekolah yakni PGRI dan perwakilan unsur masyarakat dari PCNU, PD Muhammadiyah dan KONI dalam rapat dengar pendapat di DPRD Purworejo, Kamis (17/7/2025).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardana mengungkapkan jika semua usulan yang masuk itu diterima oleh DPRD. Dari usulan yang ada, semuanya memiliki tujuan yang baik.
“Semuanya baik, baik itu untuk lima hari sekolah ataupun 6 hari sekolah. Tapi kita akan cari yang paling baik,” kata Ivan Fatchan, Jumat (18/7/2025).
Dicari yang terbaik yang dimaksud Ivan adalah kebijakan itu yang nantinya benar-benar bermanfaat dan dikehendaki oleh masyarakat.
“Yang terpenting dari semua itu adalah, hal ini jangan ditanggapi secara berlebihan,” kata politisi Partai Nasdem ini.
Dirinya memeinta tarik ulur yang ada itu akan tetap membuat Purworejo yang adem ayem, guyub rukun dan kondusif.
Diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD Purworejo secara maraton menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Sri Susilowati didampingi dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Ivan Fatchan Gani Wardana, Sekretaris Much Dahlan, serta seluruh anggota komisi.
Pada sesi pagi, Komisi IV mengundang PGRI yang merupakan pihak pengusul penerapan lima hari sekolah untuk jenjang SD dan SMP. PGRI memaparkan hasil polling, jajak pendapat, dan kajian yang mengacu pada berbagai regulasi, termasuk Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025 yang baru terbit pada 1 Juli lalu.
PCNU secara tegas menyampaikan keberatannya terhadap sistem lima hari sekolah karena berpotensi mengganggu pendidikan keagamaan di sore hari seperti Madin dan TPQ. Mereka juga telah melakukan kajian internal terhadap dampaknya.
Sementara Muhammadiyah bersikap lebih fleksibel. Mereka menyatakan telah menerapkan dua sistem sekaligus, lima dan enam hari sekolah, di berbagai satuan pendidikan. Keduanya berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
Adapun KONI menyebut bahwa sistem lima hari sekolah belum siap diterapkan. Alasannya, kegiatan olahraga prestasi yang selama ini dilakukan di luar jam sekolah akan terganggu. Banyak pelatih yang berasal dari kalangan guru, dan siswa pun dikhawatirkan akan kelelahan karena waktu belajar yang lebih panjang. (*)
Baca Berita Pantura
