SEMARANG, epurworejo.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bersinergi dengan Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara dan stakeholder terkait lainnya untuk menggalakkan penanaman mangrove dan rehabilitasi hutan pantai. Fokus awal adalah wilayah pesisir Pantau Utara Jawa Tengah yang sedang menghadapi ancaman abrasi dan penurunan tanah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sudah menginisiasi program Mageri Segoro. Program tersebut ditujukan untuk mengembalikan daya dukung ekosistem pesisir serta merehabilitasi mangrove dan hutan pantai.
“Saya nggak main-main soal mangrove ini. Program Mageri Segoro itu bentuk bahwa kita sanggup,” kata Ahmad Luthfi saat menerima audiensi dari Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara di kantornya, Rabu, 4 Juni 2025.
Program Mageri Segoro ini rencananya akan dimulai secara serentak pada 5 Juni 2025. Ahmad Luthfi dijadwalkan akan memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang memiliki garis pantai untuk serius dalam menanam mangrove.
“Saya ingin ini dilakukan serentak. Misal tidak bisa serentak, minimal masing-masing daerah harus punya target dan ada laporan dari tiap stakeholder,” ujar Gubernur.
Wilayah pesisir Jawa Tengah tersebar di 17 kabupaten/kota dengan total garis pantai kurang lebih 971,52 KM. Meliputi pantai Utara sepanjang kurang lebih 645,08 KM dan pantai Selatan kurang lebih 326,44 KM. Di wilayah pesisir itu terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem hutan pantai. Pada 2024, diperkirakan luas hutan mangrove lebih dari 16.102,02 hektare.
Selama kurun waktu dari 2013 sampai 2021, wilayah pesisir Jawa Tengah mengalami abrasi seluas 4.993,87 hektare. Di beberapa wilayah pesisir Utara Jawa Tengah juga mengalami penurunan muka tanah. Data terakhir menyebutkan, penurunan muka tanah berkisar antara 8-14 cm per tahun dan di beberapa daerah bahkan lebih dari itu.
Ketua Yayasan Kelola Lingkungan Pesisir Nusantara, Ardas Patra mengatakan, total potensi mangrove di Jawa Tengah kurang lebih 44 ribu hektare, sebanyak 15 ribu hektare sudah ditanami. Namun berdasarkan data yang ia miliki sekitar 90 persennya bermasalah.
“Kami dari yayasan ini selama lima tahun akan mencoba menata kurang lebih 30 ribu hektare secara bertahap,” katanya.
Ardas menjelaskan, ada arahan dari Gubernur Ahmad Luthfi untuk gerakan menanam mangrove ini tidak dilakukan secara sporadis atau sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara bersama-sama.
Persoalan mangrove itu, lanjut Ardas, begitu ditanam ditinggal pergi sehingga tidak terpantau berapa pohon yang bertahan dan berapa yang tumbang. Maka dari itu kolaborasi dari berbagai pihak harus dilakukan. Termasuk menyiapkan skema multiplayer effect dari menanam mangrove.
“Arahan dari Pak Gubernur tadi tidak boleh dilakukan secara sporadis. Butuh kolaborasi berbagai macam pemangku kepentingan. Harus disiapkan aktivitas lain bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang merawat mangrove seperti diberikan ikan dan lainnya. Ini yang harus digarap melalui kerja-kerja kombinasi pemerintah dan masyarakat, juga stakeholder terkait,” jelasnya.
Meski demikian, berdasarkan hasil analisa di lapangan penanaman mangrove di sepanjang oantai Utara Jawa Tengah tidak bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Hal itu karena di beberapa titik ada yang daerahnya masih tertutup rob sehingga tidak bisa ditanami.
“Provinsi Jawa Tengah besok 5 Juni, kalau dari kami nanti 18 Juni di Pemalang, termasuk tadi ada tambahan titik yang kemarin didatangi Pak Gubernur,” ujarnya. (*)
Baca Berita Pantura
