PURWOREJO, epurworejo.com – Ratusan alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang melanggar ditertibkan Bawaslu Purworejo, Rabu (13/11/2024).
Kegiatan dilakukan di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo. Tim yang diturunkan tidak hanya dari Bawaslu namun juga melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
Baca Berita Pantura
Tim gabungan ini menyisir APK yang melanggar di tiga rute, yakni arah Kecamatan Bener, arah Kecamatan Bagelen dan arah Kecamatan Kutoarjo.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggara, Bawaslu Purworejo, Rinto Hariyadi dmengatakan, APK yang melanggar diantaranya dipasang di pohon, mencantumkan tokoh yang bukan pengurus partai politik, dipasang di jembatan, di dekat fasilitas pemerintah, rumah ibadah, dan tempat pendidikan.
“Jumlah APK yang kami tertibkan kali ini lebih sedikit dibanding penertiban yang pertama. Hal ini membuktikan bahwa Tim Paslon sudah memperhatikan tatacara pemasangan APK yang benar,” kata Rinto, Kamis (14/11/2024).
Disebutkan, kegiatan tersebut melibatkan seluruh jajaran Bawaslu yakni Komisioner dan Sekretariat Bawaslu Purworejo, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Kabupaten Purworejo. Penertiban ini dilakukan untuk mewujudkan kampanye yang tertib dan aman.
“Penertiban dimulai dari pagi sampai sore hari. Satu hari selesai. Satpol PP menerjunkan 32 personel untuk ikut dalam penertiban ini,” katanya.
Anggota Bawaslu Purworejo, Siti Dangiyatus Solikhah mengatakan, dalam kegiatan itu Bawaslu Purworejo menerjunkan tiga unit truk pengangkut APK dan satu unit truk crane untuk menurunkan APK yang melanggar. Penertiban APK dilakukan setelah Bawaslu Purworejo menyampaikan saran perbaikan ke KPU Purworejo. KPU Purworejo kemudian mengirimkan surat ke Tim Paslon agar APK ditertibkan secara mandiri.
“Tertib dalam memasang APK penting dilakukan tim Paslon agar tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan wilayah. Kami terus mengimbau agar ke depan tidak ada lagi pemasangan APK yang melanggar,” katanya.
Adapun aturan yang dilanggar yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Pempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024.(*)
Baca Berita Pantura
