PURWOREJO, epurworejo.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Purworejo menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dan tidak mengikuti aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo pada Senin (1/9/2025).
Penegasan itu disampaikan melalui pernyataan sikap resmi dengan Nomor 053.PC-XVII.V-01.02-001.B-I.09.2025 yang ditandatangani Ketua Fatkhu Rohman dan Sekretaris Wachid Arrof Musthofa.
Fatkhu Rohman ketua PC PMII Purworejo menyatakan adanya informasi simpang siur di masyarakat terkait rencana aksi tersebut perlu diluruskan. Pasalnya banyak pmflet ajakan aksi ilegal yang dibuat oleh kelompok yang tidak diketahui.
“Kami menunda dulu aksi hari ini. Dalam setiap gerakan, PMII Purworejo selalu mengedepankan tanggung jawab, ketertiban, serta komitmen terhadap gerakan yang damai dan konstruktif,” tegas Fatkhu Rohman Senin
PMII juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi oleh tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum yang bisa mengganggu ketertiban.
Selain meluruskan isu, PC PMII Purworejo juga menyampaikan tujuh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Purworejo, di antaranya:
– Mengingatkan janji politik Bupati Yuli Hastuti dan Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi yang hingga kini belum terealisasi nyata untuk kepentingan rakyat.
– Pemerintah diminta segera mengambil langkah tegas, solutif, dan bertanggung jawab atas berbagai persoalan bangsa.
– Aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek Mini Zoo dan Bank Purworejo serta menindak semua pihak yang terlibat.
– Menolak kenaikan tunjangan anggota DPRD Purworejo karena dianggap tidak berpihak pada rakyat dan mencederai rasa keadilan sosial.
– Mendesak DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi secara profesional, transparan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
– Menyoroti kinerja DPRD yang dinilai boros anggaran melalui kunjungan kerja ke luar daerah tanpa hasil jelas.
– Menyayangkan pembelian mobil dinas baru untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD tahun 2025 yang dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.(*)
Baca Berita Pantura
