KALIGESING, epurworejo.com – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) kedua yang dirangkai dengan acara halal bihalal di Balai Pertemuan Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Sabtu (26/4/2025). Salah satu isu utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah usulan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi perangkat desa.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, perwakilan dari Polosoro, Forum Komunikasi BPD (FK BPD), dan para anggota PPDI lainnya.
Rakerda ini tidak hanya menjadi wadah evaluasi dan konsolidasi internal PPDI, namun juga ajang dialog strategis antara perangkat desa dan pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua PPDI Purworejo, Erwan W Ashari, menekankan bahwa perjuangan peningkatan kesejahteraan perangkat desa, termasuk THR, harus diiringi dengan peningkatan kinerja. Ia menyoroti masih tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurutnya mencapai Rp13 miliar.
“Kita ini organisasi profesi yang harus konsekuen dan konsisten. Kalau ingin mendapat lebih, seperti Siltap atau THR, maka harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Nolkan tagihan PBB, majukan desa, maka apa yang kita harapkan bisa tercapai,” tegas Erwan.
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakerda dan mendukung gagasan pemberian THR. Menurutnya, pemberian apresiasi terhadap perangkat desa harus dilihat sebagai bagian dari strategi meningkatkan pelayanan publik dan kinerja desa.
“Dengan kinerja yang meningkat, pendapatan daerah juga akan naik. Prioritas kami salah satunya adalah mengupayakan THR bagi pamong dan kepala desa. Tapi tentu harus melalui pembahasan bersama dan sesuai regulasi,” ujar Dion.
Ia juga mengajak perangkat desa untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan pembangunan desa, seperti penguatan program ketahanan pangan dan penyederhanaan perizinan guna menarik investasi di sektor manufaktur, yang berpotensi membuka ribuan lapangan kerja di wilayah Purworejo.
Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi pemberian THR tersebut. “Kami akan koordinasikan lebih lanjut agar prosesnya sesuai aturan. Harapannya, ini bisa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan perangkat desa,” kata Tunaryo. (*)
Baca Berita Pantura
