Pelat Merah Ditutup Mika Hitam, Komisi I DPRD Purworejo Minta Pemkab Turun Tangan

Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo.

PURWOREJO, epurworejo.com – Pelat merah seharusnya menjadi penanda bahwa kendaraan merupakan aset negara. Namun, bagaimana jika identitas kendaraan dinas justru ditutup mika hitam hingga nomor polisinya sulit terbaca?

Fenomena tersebut menjadi sorotan Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo setelah sebuah video mobil minivan berpelat merah dengan penutup mika hitam viral di media sosial TikTok. Video yang diunggah Mahestya Andi Sanjaya itu memantik perhatian terhadap penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah.

Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo, mengapresiasi masyarakat yang berani menyampaikan kritik melalui media sosial. Menurutnya, sorotan publik seperti itu merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami berterima kasih kepada Mas Mahestya yang sudah mengingatkan. Pelat merah itu milik rakyat. Seharusnya justru lebih transparan, bukan malah ditutup-tutupi,” ujar Budi, Sabtu (21/11/2026).

Budi menegaskan, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sudah memiliki aturan yang jelas. Setiap kendaraan wajib menggunakan pelat nomor sesuai ketentuan Polri dan harus dapat dibaca dengan mudah.

Penggunaan mika hitam, kaca buram, maupun bahan lain yang menghalangi keterbacaan nomor kendaraan tidak dibenarkan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi kendaraan milik pemerintah.

Ia merujuk Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kewajiban penggunaan TNKB sesuai ketentuan Polri. Sementara Pasal 280 mengatur ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu bagi kendaraan yang tidak menggunakan TNKB sesuai ketentuan.

“Jadi tidak ada alasan. Mika hitam itu jelas dilarang. Kalau masyarakat ditilang karena mika hitam, kendaraan dinas juga harus sama ditindak. Tidak boleh ada standar ganda,” tegasnya.

Baca Juga :  Tak Kunjung Beroperasi, Komisi IV DPRD Purworejo Datangi Rumah Kemasan Kutoarjo

Komisi I pun meminta Pemkab Purworejo tidak berhenti pada persoalan kendaraan yang viral tersebut. Pemerintah daerah melalui Bagian Umum dan OPD pengelola aset diminta segera melakukan pengecekan terhadap identitas kendaraan, mulai nomor polisi, STNK, OPD pemilik hingga penanggung jawab penggunaannya.

Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Budi meminta penutup mika hitam segera dilepas. Bahkan, pemeriksaan sebaiknya diperluas terhadap kendaraan dinas lainnya agar penertiban tidak hanya dilakukan karena ada kendaraan yang lebih dulu viral.

“Kami tidak menuduh siapa-siapa. Tapi kami minta diverifikasi. Kalau terbukti, copot sekarang. Jangan menunggu viral lagi,” katanya.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta kembali diingatkan mengenai aturan penggunaan kendaraan dinas. Kendaraan tersebut merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus sesuai kepentingan kedinasan, bukan dimodifikasi sedemikian rupa hingga menyerupai kendaraan pribadi.

Komisi I juga mendorong Satlantas Polres Purworejo melakukan penegakan aturan secara konsisten. Menurut Budi, pelanggaran penggunaan TNKB tidak boleh dibedakan berdasarkan status kepemilikan kendaraan.

“Jangan sampai masyarakat melihat aparat hanya tegas ke rakyat kecil, tapi lembek ke kendaraan dinas. Itu yang merusak kepercayaan publik,” ujarnya.

Budi menambahkan, Komisi I DPRD Purworejo terbuka menerima laporan masyarakat apabila menemukan kendaraan dinas lain yang pelat nomornya ditutup, diganti, atau dimodifikasi. Laporan disertai bukti dapat disampaikan kepada Komisi I untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi DPRD.

Baginya, persoalan ini bukan semata-mata soal penutup pelat nomor, melainkan juga menyangkut ketertiban penggunaan aset pemerintah dan keterbukaan kepada masyarakat.

“Purworejo tidak butuh pelat yang ditutupi. Purworejo butuh pemerintahan yang terbuka,” jelas politisi PKB ini. (*)