PURWOREJO, epurworejo.com – Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk turut memperjuangkan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Anggota BPD Kabupaten Purworejo yang digelar DP3APMD di Pendopo Hotel Ganesha Purworejo, Rabu (26/11/2025).
Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi I H Budi Sunaryo SSos, Wakil Ketua Ajeng Dewi Purnamasari SH MH, Sekretaris Yudha Ari Gunawan, serta anggota Eko Januar Susanto SIP MAP dan Alfin Maruf Pratama.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi I H. Budi Sunaryo menyampaikan bahwa BPD memiliki posisi sangat strategis sebagai mitra pemerintah desa yang menjalankan fungsi pembahasan Perdes, penyaluran aspirasi, hingga pengawasan kinerja kepala desa. Menurutnya, kapasitas yang kuat sangat diperlukan agar fungsi tersebut berjalan optimal dan demokrasi desa dapat bergerak lebih sehat.
Wakil Ketua Komisi I, Ajeng Dewi Purnamasari, menambahkan bahwa dari hasil kunjungan dan evaluasi Komisi I masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan, seperti perbedaan pemahaman regulasi, koordinasi yang kadang tidak harmonis, serta minimnya ruang dialog dalam penyusunan APBDes. Karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas dinilai sangat penting untuk memperkuat kemampuan teknis dan etika kerja anggota BPD.
Sekretaris Komisi I, Yudha Ari Gunawan, menegaskan bahwa Komisi I memiliki komitmen penuh untuk mendukung regulasi yang memperkuat tata kelola desa, mengawasi pelaksanaan UU Desa, serta memfasilitasi aspirasi BPD baik melalui rapat resmi maupun kunjungan lapangan. Ia menilai desa yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan Purworejo di masa mendatang.
Sementara itu, anggota Komisi I, Eko Januar Susanto, menyoroti persoalan kesejahteraan dan fasilitas kerja BPD yang masih menjadi tantangan. Minimnya ruang sekretariat, keterbatasan alat administrasi, hingga fasilitas operasional yang belum memadai kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan legislasi. Ia berharap pemerintah daerah mampu memberikan perhatian lebih terhadap aspek tersebut.
Anggota Komisi I lainnya, Alfin Maruf Pratama, turut mengingatkan pentingnya kekompakan dan profesionalitas internal BPD. Menurutnya, beberapa desa masih menghadapi konflik internal dan tekanan sosial yang berpotensi melemahkan fungsi kelembagaan. Karena itu, ia mendorong BPD agar tetap menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah desa tanpa mengurangi ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Melalui kegiatan tersebut, jajaran Komisi I DPRD Purworejo menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun dukungan kebijakan.
“BPD kuat, desa maju; desa maju, kabupaten ikut maju,” tegas Budi Sunaryo, menutup sesi narasumber dengan harapan agar sinergi seluruh pihak dapat memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tata kelola desa.(*)
