PURWOREJO, epurworejo.com — Krisis air menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disuarakan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Aspirasi terkait kekeringan dan kebutuhan pembangunan sumur bor mencuat dalam laporan hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 yang dibahas dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (30/9/2026).
Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Purworejo dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Purworejo Rudi Hartono, didampingi Wakil Ketua DPRD Estri Utami Setyowati.
Dalam rapat tersebut, DPRD membahas dua agenda, yakni Rencana Kerja (Renja) DPRD tahun 2028 serta laporan hasil reses masa persidangan ketiga tahun 2026.
Usai memimpin rapat, Rudi Hartono menyoroti persoalan kekeringan yang menjadi salah satu aspirasi dominan masyarakat selama reses. Menurutnya, banyak warga menyampaikan kebutuhan akan sumber air, termasuk pembangunan sumur bor.
“Reses itu kemarin dimulai tanggal 13 sampai 18. Ada usulan-usulan, kebanyakan kekeringan, sumur bor. Ini sangat banyak sekali,” kata Rudi.
Banyaknya usulan tersebut menunjukkan kebutuhan air masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Purworejo. Rudi berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai laporan hasil reses, tetapi mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah.
Ia meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mendengarkan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang masih menghadapi kekeringan.
“Ini semoga ke depan dari pemerintah daerah dan pusat juga mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di Purworejo, bahwa kita benar-benar membutuhkan air,” ujarnya.
Rudi menegaskan kondisi kekeringan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Pemenuhan kebutuhan air, menurutnya, menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang perlu direspons melalui kebijakan pembangunan.
“Karena sekarang ini kan masih kekeringan, Mas, di Purworejo,” tegasnya.
Di sisi lain, pembahasan Renja DPRD tahun 2028 berjalan normal. Namun, Rudi mengatakan kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat penentuan skala prioritas menjadi penting.
“Renja berjalan dengan normal, tidak ada perubahan apa-apa. Cuma kita harus sekarang ini mana yang prioritas,” jelasnya.
Menurut Rudi, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah dan DPRD untuk lebih selektif dalam menentukan pembangunan yang akan diprioritaskan. Dalam konteks tersebut, aspirasi masyarakat terkait kebutuhan air menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.(*)
