Pemkab Purworejo Setujui Tiga Raperda Prakarsa DPRD Bahas Pariwisata hingga Rumah Kos

PURWOREJO, epurworejo.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan. Ketiganya mengatur tentang kepariwisataan, pengelolaan rumah kos dan rumah kontrakan, serta perubahan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi saat membacakan pendapat kepala daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Rabu (21/10/2026). Pemerintah daerah menilai ketiga Raperda tersebut penting untuk memperkuat landasan hukum sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan dan dinamika masyarakat.

“Pada prinsipnya kami sependapat dan mendukung prakarsa pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Secara umum materi Rancangan Peraturan Daerah tersebut layak untuk dilanjutkan pembahasannya melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah,” kata Dion.

Terkait Raperda Kepariwisataan, Dion menilai Purworejo memiliki posisi geografis strategis karena berada pada koridor penghubung Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, serta Jalur Lintas Selatan-Selatan.

Selain itu, potensi bentang alam, keanekaragaman budaya, dan kearifan lokal menjadi aset yang perlu dikelola secara bijak dan profesional. Karena itu, Raperda tersebut dinilai dapat menjadi landasan untuk membangun ekosistem pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Pemerintah Daerah menyambut baik dan menyetujui substansi Raperda ini sebagai pilar penting dalam mewujudkan ekosistem kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Meski demikian, Dion memberikan sejumlah catatan untuk pembahasan lanjutan. Di antaranya, pembangunan destinasi wisata harus diselaraskan dengan tata ruang daerah dan potensi wilayah penyangga. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata juga perlu mendapat perhatian, termasuk pelatihan, penguasaan narasi lokal, penerapan unggah-ungguh atau kesantunan Jawa, serta sertifikasi kompetensi bagi pramuwisata lokal.

Sementara itu, Raperda Pengelolaan Rumah Kos dan Rumah Kontrakan dinilai semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, dan pemerintahan di Purworejo. Perkembangan tersebut turut mendorong kebutuhan hunian sementara bagi masyarakat dari luar daerah.

Namun, pertumbuhan hunian sewa tanpa regulasi yang memadai berpotensi memunculkan persoalan sosial, ketenteraman dan ketertiban umum, administrasi kependudukan, hingga lingkungan hidup.

Baca Juga :  Naik Angkot, DPRD Purworejo Lakukan Pengawasan Dalam Daerah di Beberapa Titik

“Pembentukan Raperda ini sangat mendesak dan strategis untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemilik atau pengelola, penghuni, maupun masyarakat di lingkungan sekitar,” jelas Dion.

Regulasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya hunian yang layak, aman, dan nyaman melalui standar minimal kelaikan bangunan serta penyediaan prasarana. Selain itu, diperlukan mekanisme pelaporan identitas penghuni secara berkala dan koordinasi dengan pengurus RT/RW serta pemerintah desa atau kelurahan.

Dion juga mengingatkan agar pengaturan rumah kos dan kontrakan tidak justru menyulitkan masyarakat yang menjalankan usaha. Kemudahan perizinan dan integrasi sistem pelayanan perlu diperhatikan. Begitu pula pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi harus dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan pendekatan preventif.

Adapun Raperda ketiga berkaitan dengan perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Dion, penyesuaian aturan diperlukan untuk memperkuat posisi BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Penyesuaian regulasi ini sangat krusial untuk memperkuat posisi BPD sebagai mitra strategis Pemerintah Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Pemerintah daerah juga berharap penguatan jaminan hak dan kesejahteraan anggota BPD dapat mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, serta penyusunan peraturan desa secara lebih optimal. Selain itu, aturan peralihan perlu disusun dengan baik agar memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dion berharap pembahasan ketiga Raperda dapat berjalan dengan baik melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif hingga nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Besar harapan kami, Raperda tersebut dapat ditindaklanjuti dan dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang bermanfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Purworejo,” tandasnya.(*)