PURWOREJO, epurworejo.com – Praktik politik uang menjadi salah satu hal yang harus diwaspadai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Purworejo. Masyarakat diajak ikut mengawal seluruh tahapan pemilihan agar tidak dicederai praktik jual beli suara, penyebaran hoaks, maupun tindakan yang berpotensi memecah belah kerukunan warga.
Pilkades serentak tahun depan akan berlangsung di 340 desa. Selain itu, terdapat Pilkades Antarwaktu (PAW) di tiga desa yang juga membutuhkan kesiapan dan pengawasan bersama.
Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pesta demokrasi tingkat desa yang berintegritas, transparan, dan berkualitas.
Hal itu disampaikan saat membuka Forum Komunikasi Dengar Aspirasi Publik (Critical Voice Point/CVP) bertajuk “Kawal Pilkades 2027, Bersama Kita Wujudkan Desa Maju dengan Pemimpin yang Berintegritas dan Transparan” di Pendopo Kabupaten Purworejo, Rabu (11/11/2026).
“Saya berharap seluruh tahapan Pilkades berjalan jujur, adil, transparan, dan sesuai ketentuan. Netralitas panitia serta seluruh pihak yang terlibat harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
Yuli juga mengingatkan agar perbedaan pilihan dalam Pilkades tidak sampai merusak hubungan sosial masyarakat. Menurutnya, kontestasi politik di tingkat desa harus tetap berlangsung dengan mengedepankan persatuan dan kerukunan.
“Perbedaan pilihan harus tetap disikapi dengan menjaga persatuan dan kerukunan,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkades sehingga mampu melahirkan pemimpin desa yang amanah, berintegritas, serta memiliki komitmen membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum CVP tersebut, pemerintah daerah berupaya menyerap aspirasi, mendengarkan berbagai pandangan, serta menghimpun masukan masyarakat sebagai bahan persiapan pelaksanaan Pilkades 2027.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten Purworejo, Ganis Pramudito SSTP MSi, mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog dan sosialisasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, aparatur pemerintahan desa, serta masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama tahapan pemilihan.
“Manfaatnya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan, guna mencegah potensi konflik serta melahirkan pemimpin desa yang berkualitas dan berintegritas,” jelasnya.(*)
