PURWOREJO, epurworejo.com β Pengelolaan rumah kos dan kontrakan di Kabupaten Purworejo bakal memiliki payung hukum tersendiri. DPRD Kabupaten Purworejo melalui Panitia Khusus (Pansus) XV tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Rumah Kos dan Kontrakan.
Raperda tersebut disiapkan untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih tertib, aman, nyaman, dan teratur, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik usaha maupun penghuni rumah kos.
Sekretaris Pansus XV, Fidhy Kiawan, mengatakan pembahasan Raperda tersebut telah memasuki tahapan public hearing atau uji publik. Draf regulasi juga telah disusun dan melalui sejumlah tahapan konsultasi, baik di tingkat pusat maupun provinsi.
“Kami sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Di tingkat provinsi juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,” ungkapnya usai rapat Pansus di Gedung DPRD Purworejo, Selasa (17/11).
Menurutnya, penyusunan Raperda ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Dinporapar, Satpol PP selaku leading sector, BPKPAD, Dinas Lingkungan Hidup, Perumda Perumahan, hingga Bagian Hukum.
Salah satu substansi penting yang diatur adalah ketentuan operasional rumah kos, termasuk jam kunjungan atau bertamu. Selain itu, Raperda juga memperjelas hak dan kewajiban pemilik atau pengelola kos serta para penghuni.
Aspek perizinan juga menjadi perhatian. Pemilik usaha rumah kos nantinya tetap diwajibkan memenuhi perizinan berusaha. Pemerintah daerah akan memfasilitasi pelaku usaha yang belum memiliki izin agar kegiatan usahanya memiliki legalitas yang jelas.
“Harapannya, melalui regulasi ini pengelolaan rumah kos dan kontrakan bisa lebih tertib. Ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban, baik bagi pemilik maupun penghuni,” jelasnya.
Persoalan pajak rumah kos turut menjadi materi yang dibahas. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), rumah kos yang menyediakan fasilitas akomodasi menyerupai hotel dapat masuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Artinya, pengenaan pajak tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jumlah kamar. Rumah kos dengan jumlah kamar kurang dari 10 pun berpotensi dikenakan pajak sepanjang memenuhi kriteria sebagai penyedia jasa akomodasi dengan fasilitas setara hotel.
Sebaliknya, rumah kos yang diperuntukkan bagi asrama pelajar, mahasiswa, maupun tenaga medis atau sosial dengan karakteristik nonkomersial memiliki ketentuan tersendiri.
Untuk memastikan aturan dapat ditegakkan, Raperda ini juga mengatur sanksi administratif secara bertahap. Sanksi dimulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga penghentian sementara operasional dan pencabutan izin usaha bagi pelanggaran tertentu.
Fidhy menambahkan, setelah tahapan uji publik dan konsultasi, pembahasan Raperda akan dilanjutkan menuju tahap finalisasi. Dengan demikian, regulasi tersebut diharapkan segera dapat ditetapkan dan menjadi pedoman dalam pengelolaan rumah kos dan kontrakan di Kabupaten Purworejo.(*)








