Bapemperda DPRD Purworejo Siapkan Enam Raperda untuk 2027, Penyelesaian Raperda 2026 Jadi Prioritas

PURWOREJO, epurworejo.com – Kabupaten Purworejo tengah menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat pengembangan sektor pariwisata. Melalui Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Purworejo, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepariwisataan kini memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada akhir November 2026.

Ketua Pansus 14, Danan Purnomo, mengatakan pembahasan raperda tersebut telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembahasan internal hingga uji publik (public hearing) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Hal itu disampaikan Danan di sela-sela rapat pansus di Gedung B DPRD Purworejo, Selasa (17/11).

Menurutnya, uji publik telah melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, asosiasi pariwisata, asosiasi pramuwisata, pelaku usaha wisata, serta sejumlah organisasi lainnya. Selain itu, Pansus 14 juga telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

“Draft raperda sudah selesai dan sudah melalui proses konsultasi. Kami berharap akhir November ini pembahasannya bisa rampung, sehingga awal Desember sudah bisa ditetapkan,” ujarnya.

Danan menjelaskan, Raperda Kepariwisataan tersebut merupakan regulasi baru, bukan sekadar perubahan atau revisi perda sebelumnya. Karena itu, substansi pengaturannya disusun secara menyeluruh untuk mencakup berbagai aspek penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Purworejo.

Setidaknya terdapat sekitar 59 hingga 60 pasal yang mengatur berbagai hal terkait sektor pariwisata. Mulai dari perlindungan pelaku usaha dan wisatawan hingga pengembangan destinasi serta peran para pemangku kepentingan.

Baca Juga :  Endang Tavip Handayani Terima Keluhan Kerusakan Jalan Brondong–Kambangan di Bruno

Pembahasannya pun melibatkan lintas sektor agar pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab satu OPD. Sejumlah instansi yang terlibat di antaranya Dinas Perumahan Rakyat, PUPR, Dinporapar, Satpol PP, BPKPAD, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Bagian Hukum.

Menurut Danan, keterlibatan banyak OPD menjadi penting karena pengembangan pariwisata membutuhkan dukungan berbagai sektor. Tidak hanya berkaitan dengan destinasi wisata, tetapi juga infrastruktur, sarana dan prasarana, transportasi, kemudahan berusaha, lingkungan, hingga pemasaran.

Ia berharap, setelah disahkan, perda tersebut dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, baik pelaku usaha, wisatawan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Lebih dari itu, keberadaan regulasi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mendorong potensi wisata Purworejo agar semakin berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lain yang telah lebih dahulu mengoptimalkan sektor pariwisatanya.

“Pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi semua pihak, termasuk OPD terkait. Mulai dari infrastruktur, transportasi, kemudahan berusaha, sampai pemasaran dan pendataan harus berjalan bersama,” jelasnya.

Dengan adanya regulasi yang komprehensif tersebut, pengembangan pariwisata Purworejo diharapkan memiliki arah yang lebih jelas, terukur, serta mampu memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. (*)