SEMARANG, epurworejo.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengumpulkan seluruh kepala daerah di wilayah pemerintahannya, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin 19 Mei 2025. Gubernur memberikan materi dalam menyamakan kesepahaman atau brainstorming pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertema “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional” tersebut.
Mengawali pidatonya, Ahmad Luthfi menyampaikan, saat ini Jateng sedang menghadapi fenomena La Nina yang memicu curah hujan berlebih bukan pada musimnya. Fenomena cuaca ini menjadi berantai pada potensi bencana banjir di sejumlah wilayah. Bahkan banjir memperparah rob, dan abrasi yang terjadi di kawasan pesisir. Khususunya di daerah Pantai Utara (Pantura), seperti Kabupaten Demak, dan Kota Semarang.
“Jateng dengan adanya La Nina ini punya problem yang sangat krusial sekali. Kita mengetahui Kota Semarang Ibu Kotanya Jateng itu banjir. Penurunan tanah itu 8-14 cm khususnya di Pantura Jateng. Oleh karena itu harus punya upaya preventif pencegahan maksimal harus dilaksanakan,” katanya.
Salah satu langkah preventif bakal dilakukan, yakni Pemprov Jateng mengajak bupati dan walikota yang wilayahnya memiliki garis pantai untuk menanam bakau atau mangrove secara massal di wilayah pesisir. Rencana itu bakal direalisasikan pada 5 Juni 2025.
“Mumpung bupati wali kota kumpul, langsung koordinasi dengan Pangdam IV Diponegoro, dan Kapolda Jateng. Bagi para bupati dan wali kota yang memiliki garis pantai. kita akan melakukan penanaman mangrove sama-sama. Jadi kita nanti bareng-bareng melakukan penanaman mangrove untuk bersama melakukan pencegahan (abrasi) di tempat kita (Jateng),” ucap Luthfi.
Mantan Kapolda Jateng itu melanjutkan, permasalahan lain yang memicu abrasi, banjir, dan rob yakni masifnya pendirian bangunan yang tak jauh dari garis pantai. Adanya pembangunan itu, memicu air akan bergeser ke masuk ke daerah yang representative lebih rendah.
Dia menggambarkan banyak bangunan yang berdiri di sekitar jalan Pantura, padahal jalur itu banyak melintasi daerah yang tak jauh dari pantai. Contohnya seperti Kabupaten Batang, Pemalang, Kendal, Demak, dan Kota Semarang.
“Ini problem yang harus diselesaikan bersama. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota punya peran masing-masing untuk kolaborasi. Tidak bisa berdiri sendiri,” kata Ahmad Luthfi.
Pihaknya menekankan, persoalan banjir dan rob di Pantura itu menjadi perhatian besar publik khususnya yang terdampak langsung. Menurutnya, warga tidak akan menanyakan bila penyelesaian kondisi itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.
“Masyarakat tidak akan bertanya banjir semacam ini tugasnya provinsi, kabupaten/kota, camat, lurah. Tetapi poinnya, masyarakat kita harus terjaga (harapannya) itu sebagai bentuk kehadirannya negara,” kata Ahmad Luthfi.
Dia merincikan, dalam mengatasi banjir dan rob dilakukan dngan program jangka pendek, sedang, dan panjang. Program jangka pendek yakni meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana untuk normalisasi Sungai.
Pada jangka panjang, Pemprov Jateng mengandalkan pembangunan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) dan tol. Ahmad Luthfi menerangkan, program itu sudah dianggarkan dari pemerintah pusat dengan akselerasi pelaksanaan yang disebut mulai 2025-2027.
Adapun untuk dorongan melalui sisi regulasi, Luthfi meminta izin DPRD Jateng untuk duduk bersama melakukan evaluasi tiga bulanan Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan air tanah. Pihaknya ingin perda tentang air tanah bisa maksimal dalam implementasinya di lapangan. Harapannya agar penggunaan air tanah tidak lagi dilakukan membabibuta, sehingga akan menekan penurunan muka tanah. (*)
Baca Berita Pantura
