TEGAL, epurworejo.com – Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang sangat strategis dan sentral dalam pembangunan wilayah Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Hari Lahir (Harlah) Fatayat NU Pimpinan Wilayah Jawa Tengah di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Minggu (4/5/2025).
Baca Berita Pantura
Gubernur Luthfi menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Tengah memberikan ruang seluas-luasnya bagi Fatayat NU untuk mengeksplorasi dan berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah merintis program Kecamatan Berdaya, yang akan melibatkan perempuan-perempuan di berbagai kecamatan untuk mengembangkan ekonomi kreatif.
“Namun pada prinsipnya, perempuan berdaya itu dimulai dari rumah tangga. Jika mampu memanajemen keluarganya dengan baik, maka ia pasti bisa mengembangkan ekonomi kreatif,” kata Luthfi.
Ia juga meminta Wakil Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Kecamatan Berdaya di masing-masing wilayah.
Langkah ini penting, mengingat kecamatan merupakan titik tengah yang strategis dalam rentang kendali pembangunan dari tingkat provinsi hingga desa.
“Kami minta segera keluarkan SK, karena edaran program ini sudah hampir selesai di tingkat provinsi. Kecamatan nanti akan jadi pusat pembangunan yang lebih terfokus,” tegasnya.
Luthfi menambahkan, meskipun Fatayat NU telah memiliki struktur kepengurusan hingga ke berbagai tingkatan, ke depan akan diberikan porsi khusus di tingkat kecamatan agar pelaksanaan program bisa lebih masif dan efektif.
Dia juga menyinggung tantangan ketenagakerjaan di Jawa Tengah, bukan dari kurangnya lapangan kerja, tetapi dari kesiapan sumber daya manusia.
“Banyak lowongan kerja di Jawa Tengah, tapi SDM yang sesuai kompetensinya belum banyak. Maka pelatihan, vokasi dan BLK harus disesuaikan dengan potensi lokal dan Fatayat harus ambil bagian di situ,” ujarnya.
Gubernur juga menyebut bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Pantura, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menjadi peluang besar yang harus direspons dengan baik.
Oleh sebab itu, program-program pemberdayaan perempuan harus terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja yang ada di Jawa Tengah.
“Fatayat tetap pakai baju kebesarannya, tapi mulai masuk ke program-program nyata yang provinsi dan kementerian sudah siapkan. Baik untuk perempuan mandiri maupun yang bekerja,” ujarnya.
Luthfi menutup dengan pesan bahwa pembangunan Jawa Tengah harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Bahasa kami adalah Together We Can, bersama-sama kita bisa. Tidak bisa bekerja pating pecotot atau sendiri-sendiri, semua harus sinergis agar hasilnya nyata dan dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam momentum tersebut, Ahmad Luthfi juga menyinggung arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah tahun 2025 yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, swasembada pangan dan penguatan SDM.
Pada tahun-tahun berikutnya akan menjadi kelanjutan yang terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan. (*)
Baca Berita Pantura
