PURWOREJO, epurworejo.com – Penolakan penerapan lima hari sekolah di Kabupaten Purworejo untuk jenjang SD=SMP di Kabupaten Purworejo mengemuka dalam reses yang diadakan anggota DPRD Purworejo dari Fraksi PKB, Much Dahlan. Kegiatan itu sendiri diadakan di balai pertemuan Ponpes Al Faham Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Senin (1/7/2025).
Penolakan itu disampaikan perwakilan dari unsur Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kecamatan Purworejo yang menyatakan jika penerapan itu akan berdampak negatif bagi pendidikan madrasah dan TPQ di desa-desa.
“Kami juga sudah menerima surat resmi dari PGRI yang justru mengusulkan pelaksanaan lima hari sekolah, tapi sampai saat ini memang belum kita bahas di komisi,” kata Much Dahlan.
Selain soal penerapan lima hari sekolah, dalam kesempatan itu juga disampaikan tentang optimisme segera berjalannya program BPJS gratis yang menjadi salah satu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dapat mencakup seluruh masyarakat.
Dijelaskan, pada tahun 2025 sudah dialokasikan anggaran murni sebesar Rp 43 miliar, ditambah dengan anggaran perubahan sebesar Rp9,6 miliar. “Insyaallah dengan anggaran tersebut, BPJS gratis sudah bisa mencover semua masyarakat Purworejo,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur telekomunikasi, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pemerataan program MBG (makan bergizi gratis) di Purworejo yang dinilai belum maksimal. Namun kabar baiknya, melalui jalur aspirasi Fraksi PKB di tingkat provinsi, Purworejo mendapat bantuan pembangunan dapur MBG di tiga titik, yaitu di Pondok Pesantren Darussalam Plaosan, SMK Bener, serta wilayah Bagelen.
Terakhir, Muh Dahlan juga menyoroti aspirasi pemanfaatan lahan eks Plaza Purworejo seluas sekitar 1 hektare. Ia mengusulkan agar kawasan tersebut dijadikan pusat perekonomian yang dapat menampung pedagang dari ruas Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Kemuning, dan Jalan Pramuka. “Dengan begitu, wilayah tersebut tidak lagi terlihat semrawut dan bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi baru,” tambahnya. (*)
Baca Berita Pantura
