PITURUH, epurworejo.com – Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Purworejo, Akhmad Ngafiffurohman, melaksanakan reses masa persidangan ketiga tahun 2026 di daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Kemiri, Pituruh dan Bruno.
Reses yang dilaksanakan pada 13-18 September 2026 tersebut dimanfaatkan Akhmad untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Sejumlah persoalan yang banyak disampaikan berkaitan dengan infrastruktur, pertanian hingga kebutuhan pemberdayaan masyarakat.
Akhmad mengatakan, persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat di Dapil V. Salah satunya terkait kondisi jalan di wilayah Desa Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, yang membutuhkan peningkatan.
“Untuk jalan di Megulung Kidul itu kondisinya memang sudah berlubang-lubang. Panjangnya sekitar 2,5 kilometer dan masyarakat berharap segera ada peningkatan,” kata Akhmad, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, sebagian ruas jalan dari arah Pituruh ke barat sebelumnya telah mendapatkan peningkatan. Namun, ruas berikutnya belum mendapatkan penanganan sehingga masyarakat berharap pembangunan dapat dilanjutkan.
“Sebagian sudah dilebarkan dan ditingkatkan, tinggal melanjutkan ke arah barat. Ini menjadi salah satu aspirasi yang kami terima dalam reses,” ujarnya.
Selain jalan, aspirasi yang cukup kuat disampaikan masyarakat adalah normalisasi Kali Galih. Sungai tersebut melintasi sejumlah wilayah dan kondisinya dinilai sudah mengalami pendangkalan serta penyempitan.
“Normalisasi Kali Galih ini menjadi aspirasi yang cukup penting karena berkaitan langsung dengan pertanian masyarakat. Kondisinya sudah menyempit dan dangkal,” jelas Akhmad.
Menurutnya, ketika debit air meningkat, kondisi Kali Galih dapat menyebabkan air meluap dan menggenangi lahan pertanian masyarakat. Persoalan tersebut bahkan berpotensi menyebabkan petani mengalami gagal panen.
“Kalau hujan dan air meluap, lahan pertanian bisa tergenang. Ini tentu berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dan dalam kondisi tertentu bisa menyebabkan gagal panen,” katanya.
Akhmad menyebut normalisasi Kali Galih sebenarnya sudah berulang kali muncul dalam Musrenbang. Namun, penanganannya hingga kini belum maksimal. Bahkan, masyarakat sempat melakukan pengerukan secara swadaya untuk mengurangi dampak pendangkalan sungai.
“Ini sudah sering muncul dalam Musrenbang. Masyarakat bahkan sampai melakukan pengerukan secara swadaya karena menunggu penanganan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” ungkapnya.
Ia menilai normalisasi Kali Galih perlu mendapat perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan banjir, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sektor pertanian masyarakat.
“Normalisasi ini penting karena menunjang produktivitas pertanian masyarakat,” tegasnya.
Selain dua persoalan tersebut, Akhmad mengatakan masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait jalan usaha tani (JUT), bantuan untuk kelompok kesenian, serta dukungan di sektor peternakan.
“Aspirasi lainnya ada JUT, bantuan kesenian, bantuan peternakan dan beberapa kebutuhan masyarakat lainnya. Tetapi yang paling banyak menjadi perhatian adalah jalan dan normalisasi kali,” ujarnya.
Dalam reses tersebut, Akhmad juga menerima aspirasi terkait rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di Desa Megulung Kidul. Persoalan yang dihadapi adalah ketersediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan.
“Lahan yang tersedia berada di pinggir jalan, tetapi masuk sawah produktif. Sementara aturan tidak memperbolehkan lahan pertanian produktif digunakan untuk pembangunan Kopdes,” jelasnya.(*)
