Soal Narkoba, Kratom Bernilai Ekonomi Tapi Berisiko Abdullah Minta Regulasi Jangan Setengah Hati

PURWOREJO, epurworejo.com -Pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga lingkungan keluarga. Penguatan edukasi kepada generasi muda menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan sosialisasi bertajuk “Desa Bersih Narkoba: Antara Pendekatan Hukum dan Kearifan Lokal” melalui kemitraan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi III DPR RI yang berlangsung di Resto Bebek Goreng H Dargo Purworejo, Sabtu (21/11/2026) sore.

Kegiatan tersebut diikuti tokoh masyarakat, mahasiswa, dan pelajar dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Koorkab TPP Kabupaten Purworejo Khakim, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, serta content creator Sidik Kamaludin.

Dalam pemaparannya, Abdullah menekankan pentingnya membangun pemahaman masyarakat agar mampu mengenali potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Menurutnya, generasi muda harus mendapatkan bekal pengetahuan yang cukup sehingga tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Ia juga mengapresiasi peran BNN, khususnya BNN Provinsi Jawa Tengah, yang terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat.

Abdullah menyebut Purworejo berdasarkan informasi yang disampaikannya masih berada dalam kategori zona hijau terkait persoalan narkoba. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dipertahankan melalui pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan.

“Pentingnya pencegahan dan pengetahuan untuk membentengi generasi muda. Masyarakat harus memahami bagaimana mengenali indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar, bagaimana melaporkannya kepada BNN, serta mengetahui langkah penanganan yang tepat,” ungkapnya.

Selain menekankan pencegahan, Abdullah juga menyoroti pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba. Ia berharap penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan upaya pemulihan melalui rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi persyaratan.

Menurutnya, pendekatan restorative justice perlu menjadi perhatian agar penanganan terhadap pengguna tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan.

Dalam kesempatan tersebut, Abdullah turut mengangkat persoalan kratom dan kecubung yang dinilai membutuhkan perhatian dari sisi kesehatan, pengawasan, dan regulasi.

Baca Juga :  Desa Dilem Kemiri Tingkatkan Produktivitas Lahan Kering Dengan Lakukan Gertam Padi Gogo

Khusus kratom, ia menyebut tanaman tersebut memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut. Selain itu, kratom juga memiliki pasar ekspor dan dimanfaatkan untuk kepentingan industri tertentu.

Namun, potensi ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap kandungan zat dan kemungkinan penyalahgunaannya.

Abdullah mendorong pemerintah untuk melakukan penataan regulasi secara menyeluruh agar pemanfaatan kratom memiliki aturan yang jelas. Dengan demikian, aspek perlindungan kesehatan masyarakat tetap diperhatikan tanpa mengabaikan sumber penghidupan para petani.

“Saya mendorong regulasinya benar-benar dibenahi. Kita harus melihat berbagai aspek, baik dari sisi kesehatan, pengawasan, maupun kepentingan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari komoditas tersebut,” tegas Abdullah.

Sementara terkait kecubung, ia menilai perlu adanya kajian ilmiah serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat, khususnya anak-anak dan kalangan pelajar, memahami risiko yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan tanaman tersebut.

Ia menceritakan informasi yang diperolehnya dari jajaran BNN di Temanggung mengenai seorang siswa SMP kelas VIII yang mengalami kejadian setelah mengonsumsi kecubung.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi gambaran bahwa edukasi dan pengawasan lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa.

“Kadang persoalannya karena kurangnya sosialisasi. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai tanaman yang berpotensi disalahgunakan dan dampaknya,” ujarnya.

Abdullah menegaskan, pembenahan regulasi kratom dan kecubung perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan. Pemerintah, BNN, akademisi, petani, serta masyarakat perlu dilibatkan agar kebijakan yang disusun dapat menjawab persoalan dari berbagai sisi.

Ia berharap sosialisasi Desa Bersih Narkoba dapat menjadi momentum memperkuat kepedulian masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Masukan dan aspirasi dari masyarakat di bawah harus terus kita dengarkan. Pencegahan narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya aparat penegak hukum,” tandasnya. (*)