Polres Purworejo Gencarkan Sosialisasi TPPO, Modus Penipuan Kian Beragam

PURWOREJO, epurworejo.com – Polres Purworejo mengintensifkan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Kegiatan tersebut dilaksanakan selama sepekan, mulai 13 hingga 19 November 2026, sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai modus perdagangan orang.

Dalam konferensi pers yang digelar Polres Purworejo, Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Adi Wahyu Nurhidayat, S.Tr.K., S.I.K., bersama Kasi Humas Polres Purworejo IPTU Warsono menyampaikan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

“Seiring perkembangan zaman, modus TPPO semakin beragam. Pelaku kerap memanfaatkan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, kesempatan pendidikan, maupun peluang bekerja di luar negeri atau luar daerah yang menjanjikan proses cepat dan mudah. Perekrutan ilegal, manipulasi informasi, serta eksploitasi melalui ruang digital menjadi sejumlah modus yang perlu diwaspadai masyarakat,” kata Kasat Reskrim.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO, penegakan hukum dinilai tidak cukup tanpa disertai langkah pencegahan sejak dini. Oleh karena itu, Polres Purworejo melaksanakan serangkaian kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri, modus operandi, jalur resmi penempatan tenaga kerja, risiko hukum, serta dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang.

Selama pelaksanaan KRYD tersebut, Polres Purworejo telah menggelar 7 kegiatan di tujuh lokasi berbeda, meliputi 3 sekolah, 3 lokasi kafe, restoran atau tempat karaoke, serta 1 kantor perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Kegiatan tersebut menyasar sebanyak 860 orang yang terdiri dari pelajar, karyawan, orang tua, guru, dan masyarakat umum.

Kegiatan KRYD pencegahan TPPO ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia atas perintah pimpinan Polri dan berakhir pada 19 November 2026. Polres Purworejo turut melaksanakan konferensi pers sebagai bentuk penyampaian hasil kegiatan serta komitmen dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukumnya.

Baca Juga :  Dikeroyok dan Disekap, Warga Ngombol Mengadu ke Polres Purworejo

Kasat Reskrim Polres Purworejo juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan instan dengan gaji yang tidak masuk akal. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan maupun agen penyalur tenaga kerja, serta memahami kejelasan kontrak kerja dan tujuan penempatan sebelum memutuskan untuk berangkat bekerja.

Selain itu, masyarakat diimbau menggunakan agen penyalur tenaga kerja resmi dan mengikuti prosedur yang berlaku. Dokumen identitas, paspor, serta dokumen perizinan lainnya harus tetap berada dalam penguasaan pribadi yang sah dan tidak diserahkan atau ditahan oleh pihak yang tidak berwenang.

Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap tawaran perekrutan melalui media sosial maupun aplikasi digital. Masyarakat diminta melakukan verifikasi informasi, melibatkan keluarga sebelum mengambil keputusan terkait pekerjaan atau perjalanan, serta tidak terburu-buru menerima tawaran yang belum jelas kebenarannya.

Polres Purworejo turut mengajak masyarakat untuk menerapkan semangat Rise and Speak. Apabila menemukan aktivitas perekrutan mencurigakan, penampungan ilegal, informasi yang mengarah pada TPPO, atau adanya pihak yang diduga memaksa dan menjerat seseorang dalam praktik eksploitasi, masyarakat diminta segera melaporkan kepada kepolisian maupun instansi terkait. Pelaporan juga dapat dilakukan melalui layanan kepolisian 110.

“Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggungjawab bersama, mulai dari kepolisian, pemerintah, keluarga, masyarakat, hingga media. Polres Purworejo mengajak seluruh elemen media untuk terus menyebarluaskan informasi edukatif mengenai bahaya TPPO agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi dan terhindar dari praktik perdagangan orang,” tandas Kasat Reskrim.*