Tiga Raperda Prakarsa DPRD Purworejo Disiapkan Atur Pariwisata Rumah Kos hingga BPD

PURWOREJO, epurworejo.com – Pengembangan pariwisata, penataan usaha rumah kos dan kontrakan, hingga penguatan kelembagaan desa menjadi perhatian DPRD Kabupaten Purworejo. Ketiga persoalan tersebut menjadi materi dalam tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD yang mulai dibahas bersama pemerintah daerah.

Penjelasan tiga Raperda tersebut disampaikan juru bicara DPRD Kabupaten Purworejo, Nani Astuti, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Rabu (21/10/2026). Ketiga Raperda itu meliputi Kepariwisataan, Pengelolaan Rumah Kos dan Rumah Kontrakan, serta Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Nani mengatakan, penyusunan ketiga Raperda tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus menjawab perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ketiga Raperda ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum, menjawab perkembangan masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Purworejo,” jelasnya.

Terkait Raperda Kepariwisataan, DPRD melihat Purworejo memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, religi, desa wisata hingga ekonomi kreatif masyarakat.

Posisi geografis Purworejo yang terhubung dengan kawasan Yogyakarta International Airport (YIA), Borobudur, dan Jalur Lintas Selatan-Selatan juga dinilai membuka peluang untuk meningkatkan daya tarik serta daya saing pariwisata daerah.

Namun, potensi tersebut dinilai perlu didukung tata kelola yang lebih terpadu dan profesional. Mulai dari pengembangan destinasi, promosi, peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi lintas sektor, hingga pemanfaatan teknologi digital.

“Potensi kepariwisataan yang kita miliki perlu didukung tata kelola yang lebih terpadu dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” ungkap Nani.

Melalui Raperda tersebut, DPRD ingin menghadirkan pedoman penyelenggaraan pariwisata yang terencana, terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Pengembangan pariwisata juga harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya, kearifan lokal, perlindungan lingkungan hidup, serta pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat setempat.

“Pariwisata bukan sekadar aktivitas kunjungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing usaha mikro dan ekonomi kreatif, serta mengoptimalkan potensi lokal,” paparnya.

Sementara itu, Raperda Pengelolaan Rumah Kos dan Rumah Kontrakan dilatarbelakangi meningkatnya kebutuhan hunian sewa seiring berkembangnya aktivitas pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, dan pemerintahan di Purworejo.

DPRD menilai pertumbuhan hunian sewa perlu diimbangi pengaturan yang jelas. Sebab, tanpa tata kelola dan pengawasan yang memadai, keberadaan rumah kos dan kontrakan berpotensi menimbulkan persoalan administrasi kependudukan, keamanan, ketenteraman, hingga ketertiban lingkungan.

Baca Juga :  Sigit Apriyanto: Banyak Jalan di Dapil 2 Purworejo Masih Gelap dan Membutuhkan PJU

Nani menjelaskan, regulasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemilik, pengelola, penghuni, masyarakat, maupun pemerintah daerah.

“Pengelolaan hunian sewa yang tertib bukan dimaksudkan untuk menghambat usaha masyarakat. Sebaliknya, aturan yang jelas diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kepastian kepada pemilik dan penghuni, mencegah konflik sosial, serta menjaga agar kegiatan rumah kos dan kontrakan selaras dengan tata ruang dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.

Materi pengaturan dalam Raperda tersebut mencakup perizinan usaha rumah kos, tata kelola rumah kos dan kontrakan, hak serta kewajiban pemilik maupun penghuni, larangan, peran serta masyarakat, hingga pembinaan dan pengawasan.

Adapun Raperda ketiga menyangkut perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam perubahan tersebut, terdapat sejumlah substansi penting yang menjadi perhatian, di antaranya penguatan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam keanggotaan BPD, penyesuaian masa keanggotaan, serta pengaturan hak, tunjangan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga tunjangan purnatugas.

“Perubahan ini bukan sekadar bentuk penyesuaian regulasi, melainkan kebutuhan mendasar untuk memperkuat kepastian hukum, memperjelas kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang BPD,” jelas Nani.

Menurutnya, penguatan regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

“Melalui perubahan ini, BPD diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa,” paparnya.

Nani menambahkan, ketiga Raperda tersebut masih membutuhkan pembahasan secara cermat dan terbuka. DPRD mengharapkan pandangan, masukan, dan saran dari seluruh fraksi serta dukungan pemerintah daerah agar materi regulasi dapat disempurnakan.

“Kami berharap ketiga Raperda prakarsa DPRD ini dapat diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, kehati-hatian dalam perumusan norma, serta semangat kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah,” jelas Nani. (*)