Petani Mengadu ke Sumitro, Air Tak Sampai Sawah dan Pupuk Sulit Didapat

KUTOARJO, epurworejo.com – Keluhan petani terkait rusaknya jaringan irigasi, sulitnya memperoleh pupuk subsidi, hingga kebutuhan pompanisasi mendominasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Fraksi Golkar, Sumitro A.Md, dalam Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Kutoarjo, Grabag, dan Butuh.

Berbagai persoalan tersebut muncul hampir di setiap titik pertemuan bersama warga. Mayoritas aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat di wilayah tersebut.

Sumitro mengatakan, salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga adalah kondisi irigasi yang tidak lagi berfungsi optimal sehingga menghambat pasokan air ke lahan pertanian.

“Banyak petani menyampaikan keluhan terkait irigasi yang rusak sehingga air tidak sampai ke lahan pertanian. Bahkan di beberapa lokasi ketika ada aliran air justru membawa sampah yang mengganggu distribusi air ke sawah,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, Kamis (11/6/2026).

Keluhan tersebut antara lain disampaikan kelompok tani di wilayah Ketawangrejo, Grabag. Mereka mengungkapkan jaringan irigasi dari wilayah Sangubayu menuju Ketawangrejo mengalami kerusakan sehingga distribusi air menjadi tidak lancar. Selain itu, petani juga mengusulkan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) serta bantuan pompanisasi untuk mendukung kegiatan pertanian.

Selain persoalan air, pupuk subsidi juga masih menjadi masalah yang dirasakan petani. Warga mengaku kerap mengalami kesulitan memperoleh pupuk meskipun telah mengikuti prosedur yang berlaku.

“Persoalan pupuk subsidi juga masih menjadi keluhan masyarakat. Ada petani yang sudah mengantre cukup lama, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan pupuk yang dibutuhkan,” ujarnya.

Aspirasi lain yang banyak muncul berkaitan dengan upaya mengatasi kekurangan air saat musim kemarau. Sejumlah kelompok tani mengusulkan bantuan pompanisasi, termasuk pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber energi untuk mendukung sistem pengairan lahan pertanian.

Baca Juga :  Difasilitasi DPRD, Warga Sawangan dan Ketua Polosoro Sepakat Damai

“Usulan pompanisasi cukup banyak muncul. Masyarakat berharap ada dukungan pompa maupun teknologi yang bisa membantu petani mendapatkan pasokan air secara lebih mudah dan efisien,” lanjut Sumitro.

Selain sektor pertanian, warga juga menyoroti persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat mengusulkan normalisasi Kali Angkrik agar kembali berfungsi optimal sebagai saluran pembuangan air. Warga menilai kondisi aliran air saat ini justru menyebabkan penumpukan debit air di wilayah selatan yang memicu banjir ketika curah hujan tinggi.

Usulan pembangunan drainase untuk mempercepat pembuangan air saat banjir juga disampaikan warga. Menurut mereka, infrastruktur pengendali banjir perlu mendapat perhatian agar lahan pertanian maupun permukiman tidak lagi terdampak genangan.

Di bidang pendidikan, masyarakat mengharapkan adanya peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Aspirasi yang muncul antara lain rehabilitasi gedung sekolah dasar, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan aula, hingga dukungan fasilitas pendidikan bagi lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

“Selain pertanian, masyarakat juga banyak menyampaikan kebutuhan di bidang pendidikan. Ada usulan rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang belajar, hingga sarana penunjang pendidikan lainnya,” ungkap Sumitro.

Aspirasi lain yang dihimpun selama reses meliputi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), renovasi sarana ibadah, pembangunan senderan sungai, pengembangan budidaya ikan air tawar, bantuan alat pertanian, dukungan usaha kelompok wanita tani, serta peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah.

Menurut Sumitro, seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD Kabupaten Purworejo. Ia berharap berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pertanian dan infrastruktur dasar, dapat memperoleh perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah.

“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Semua aspirasi yang masuk akan kami kawal dan perjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD,” tegasnya.(*)