PITURUH, epurworejo.com – Peningkatan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Fraksi PPP, Akhmad Ngafifurohman, di Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Kemiri, Pituruh, dan Bruno.
Masyarakat menilai keberadaan BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, hingga pembahasan kebijakan desa. Namun demikian, perhatian terhadap kesejahteraan anggota BPD dinilai masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dapat berjalan lebih optimal.
Akhmad Ngafifurohman mengatakan, aspirasi tersebut menjadi salah satu poin penting yang disampaikan masyarakat selama kegiatan reses yang berlangsung pada 27 Mei hingga 1 Juni 2026.
“Perhatian terhadap kesejahteraan BPD menjadi salah satu usulan yang cukup banyak disampaikan masyarakat. Mereka menilai BPD memiliki tanggung jawab besar dalam pemerintahan desa sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik,” ujarnya.
Selain persoalan kesejahteraan BPD, masyarakat juga menyampaikan berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak. Salah satunya adalah peningkatan dan pelebaran jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Pituruh hingga Brenekol.
Warga berharap peningkatan kualitas jalan tersebut dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas perekonomian di wilayah selatan Kabupaten Purworejo.
Aspirasi lain yang juga banyak disampaikan adalah percepatan normalisasi sungai di wilayah Kecamatan Pituruh. Masyarakat meminta pemerintah daerah menuntaskan normalisasi kali guna mengurangi potensi banjir sekaligus menjaga kelancaran aliran air untuk kebutuhan pertanian.
Perbaikan jalan lingkar kabupaten yang menghubungkan Megulung, Prapag, Kesawen hingga Pituruh juga menjadi perhatian warga. Ruas jalan tersebut dinilai memiliki peran penting sebagai jalur penghubung antardesa dan pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sektor ketahanan pangan, masyarakat berharap pemerintah terus menjaga ketersediaan lumbung pangan guna mengantisipasi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan bahan pangan di tingkat desa.
Selain itu, usulan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) juga masih menjadi kebutuhan masyarakat. Sejumlah warga berharap pemerintah dapat memperluas cakupan program bantuan perumahan bagi keluarga kurang mampu agar dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian masyarakat. Warga menilai pelaksanaan program tersebut masih belum merata sehingga diharapkan ke depan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat sesuai sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Program MBG juga menjadi pembahasan masyarakat. Harapannya program ini dapat semakin merata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh kelompok yang berhak menerima,” kata Ngafifurohman.
Sementara itu, warga juga meminta percepatan perbaikan Jembatan Bojongan di wilayah Prapag Lor yang dinilai membutuhkan penanganan segera. Keberadaan jembatan tersebut sangat penting sebagai akses penghubung masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Menurut Akhmad Ngafifurohman, seluruh aspirasi yang berhasil dihimpun selama masa reses akan menjadi bahan perjuangan dan pembahasan di DPRD Kabupaten Purworejo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Berbagai usulan yang disampaikan masyarakat menunjukkan kebutuhan riil di lapangan. Aspirasi ini akan kami kawal dan perjuangkan agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah,” jelas Ngafifurohman.(*)
