DPRD Purworejo Terima Masukan Bupati untuk Penyempurnaan Tiga Raperda

Juru bicara DPRD Purworejo, Rujiyanto.

PURWOREJO, epurworejo.com – DPRD Kabupaten Purworejo menyatakan menerima sejumlah masukan pemerintah daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD. Berbagai catatan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum ketiganya memasuki pembahasan lebih lanjut bersama eksekutif.

Tanggapan tersebut disampaikan juru bicara DPRD Purworejo, Rujiyanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Rokhman, Rabu (21/10/2026). Tiga Raperda yang dimaksud meliputi Kepariwisataan, Pengelolaan Rumah Kos dan Rumah Kontrakan, serta Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Rujiyanto menyampaikan apresiasi atas pendapat Bupati Purworejo yang pada prinsipnya mendukung prakarsa pembentukan ketiga Raperda tersebut dan menyatakan materinya layak dilanjutkan ke tahap pembahasan.

“DPRD pada prinsipnya menerima masukan tersebut sebagai bahan penyempurnaan substansi ketiga Raperda. Seluruh catatan akan dibahas secara cermat bersama pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dan pihak-pihak yang diperlukan dalam tahapan pembahasan berikutnya,” jelasnya.

Terkait Raperda Kepariwisataan, DPRD sependapat bahwa Purworejo memiliki potensi wisata beragam dan posisi geografis strategis, terutama sebagai koridor penghubung Yogyakarta International Airport (YIA), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, dan Jalur Lintas Selatan-Selatan.

Menurut Rujiyanto, potensi alam, budaya, sejarah, religi, desa wisata, hingga ekonomi kreatif perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional, dan berkelanjutan.

DPRD juga menyambut masukan pemerintah daerah agar pengembangan destinasi wisata diselaraskan dengan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata turut menjadi perhatian, termasuk pelatihan, penguasaan narasi lokal, penerapan unggah-ungguh atau kesantunan Jawa, serta sertifikasi kompetensi pramuwisata.

“Pengembangan pariwisata harus selaras dengan rencana tata ruang, memperhatikan daya dukung lingkungan, menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” paparnya.

Sementara itu, dalam Raperda Pengelolaan Rumah Kos dan Rumah Kontrakan, DPRD sepakat bahwa meningkatnya kebutuhan hunian sewa perlu diimbangi tata kelola yang tertib dan bertanggung jawab.

Pengaturan tersebut diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik atau pengelola, penghuni, serta masyarakat sekitar. Selain itu, regulasi diperlukan untuk menjaga ketenteraman lingkungan dan ketertiban administrasi kependudukan.

Baca Juga :  Jangan Asal Ngramban dan Mbedil Di Ngaglik Ngaran Kaligsing, Ini Ancamannya

Menanggapi masukan pemerintah daerah mengenai kemudahan perizinan dan integrasi sistem pelayanan, DPRD menilai aturan harus disusun secara jelas, sederhana, dan proporsional.

“Pengaturan hendaknya tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan usaha masyarakat, melainkan menciptakan kepastian, mendorong kepatuhan, dan membangun iklim usaha yang sehat,” tegas Rujiyanto.

DPRD juga akan mengkaji usulan mengenai standar minimal kelaikan bangunan, penyediaan prasarana, pelaporan identitas penghuni secara berkala, serta koordinasi dengan pengurus RT/RW dan pemerintah desa atau kelurahan.

Untuk pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi, DPRD sepakat pendekatan preventif, sosialisasi, serta pembinaan bertahap perlu dikedepankan. Rumusan kewajiban dan sanksi harus proporsional serta tidak menimbulkan beban yang tidak perlu bagi masyarakat.

Adapun terkait perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang BPD, DPRD menyambut baik dukungan pemerintah daerah untuk menyelaraskan regulasi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rujiyanto menjelaskan, penguatan kedudukan dan kesejahteraan BPD harus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga tersebut dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan.

“Penguatan tersebut diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.

DPRD juga menilai ketentuan mengenai hak, tunjangan, jaminan sosial, masa keanggotaan, keterwakilan perempuan, serta aturan peralihan perlu dicermati secara teliti. Penyusunannya harus harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi, dapat dilaksanakan, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Rujiyanto menegaskan, pembahasan ketiga Raperda harus tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, kewenangan daerah, kebutuhan masyarakat, efektivitas pelaksanaan, dan kemampuan keuangan daerah apabila berkaitan dengan pembiayaan.

“Kami berharap kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terus terpelihara, sehingga ketiga Raperda prakarsa DPRD ini dapat disempurnakan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah, serta pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Purworejo,” tandasnya.(*)