PURWOREJO, epurworejo.com – DPRD Kabupaten Purworejo bersama Bupati Purworejo resmi menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam rapat paripurna DPRD Purworejo, Selasa (17/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, didampingi Wakil Ketua Rudi Hartono, serta dihadiri Bupati Purworejo Yuli Hastuti, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Tunaryo menyampaikan bahwa penetapan Propemperda bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif dan prosedural. Lebih dari itu, program tersebut menjadi instrumen perencanaan legislasi daerah yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyusunan Propemperda harus dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, dengan tetap memperhatikan kebutuhan hukum daerah, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Sebelum penandatanganan kesepakatan, rapat paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan Bapemperda yang disampaikan juru bicara Nani Astuti mengenai hasil pembahasan Propemperda 2027. Selanjutnya, seluruh anggota DPRD yang hadir dimintai persetujuan untuk menetapkan program tersebut.
Berdasarkan hasil pembahasan, Propemperda Kabupaten Purworejo Tahun 2027 memuat sembilan Raperda. Jumlah tersebut terdiri atas tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka dan enam Raperda di luar daftar kumulatif terbuka.
Tiga Raperda kumulatif terbuka meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan APBD Tahun Anggaran 2028.
Sedangkan enam Raperda prioritas lainnya meliputi perubahan Perda tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD, pencabutan Perda tentang Perumda BPR Bank Purworejo, perubahan Perda tentang PPNS, pemenuhan hak penyandang disabilitas, perubahan Perda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta perubahan kedua Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Tunaryo menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda dan jajaran Pemkab Purworejo yang telah melakukan koordinasi, pengkajian, serta pembahasan hingga tercapai kesepakatan.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah pemrakarsa mempersiapkan materi muatan dan dokumen pendukung secara cermat agar proses pembentukan Perda dapat berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kualitas regulasi harus menjadi perhatian utama sehingga Perda yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Rangkaian rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Purworejo atas Propemperda Tahun 2027. Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi pedoman perencanaan pembentukan Perda di Kabupaten Purworejo pada tahun mendatang.(*)








