PURWOREJO-Kecelakan bus pariwisata di Subang yang menelan nyawa mengundang perhatian banyak pihak. Tidak sedikit dari kasus tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya kebijakan tentang larangan atau pembatasan dari pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo Muhammad Abdullah pun mendorong adanya rambu-rambu dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purworejo. Kebijakan ini diberikan kepada sekolah sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan itu.
“Tidak perlu ada larangan karena banyak juga siswa yang menginginkan adanya studi tour itu,” kata Abdullah.
Baca Berita Pantura
Baca juga : Sensor Mandiri Diupayakan Masuk Kurikulum Pembelajaran
Politisi Partai Nasdem ini menyebut jika studi tour masih diminati oleh siswa karena akan memberikan banyak kenangan. Momen kebersamaan bersama teman-temannya itu akan memiliki cerita menarik saat mereka lulus kelak.
“Walau diminati siswa tapi sekolah juga tidak bisa mewajibkan program studi tour itu,” tambahnya.
Sekolah diminta untuk tidak memaksa siswa yang tidak bisa ikut berwisata. Bisa dikatakan, kegiatan itu bersifat sukarela dan tidak wajib.
“Jadi yang tidak bisa ikut karena alasan yang disampaikan itu harus dihargai. Siswa itu tidak ikut juga jangan dikucilkan,” katanya.
Dirinya berharap, dinas terkait juga bersifat bijak untuk menyikapi permasalahan yang tengah marak tersebut. Dirinya tidak ingin, muncul kebijakan berdasarkan emosional semata sehingga semua dianggap salah.
“Biasakan dalam pengambilan kebijakan disertai kajian yang baik dan pertimbangan yang luas sehingga outputnya menjadi implemtatif, adaptif dan efektif,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, Wasit Diono tidak menampik jika pihaknya tengah melakukan pembahasan hal tersebut. Saat dihubungi melalui sambungan whatsapp dia meminta untuk menunggu.
“Tunggu saja mas,” katanya. (nif)
Baca Berita Pantura
