PURWOREJO, epurworejo.com – Kasus perundungan atau bullying yang masih terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Purworejo mendapat perhatian serius dari Sekretaris Komisi IV DPRD Purworejo, Muh Dahlan. Ia menegaskan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh dianggap lumrah, apalagi dibiarkan tanpa penanganan yang tepat. Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab besar memastikan seluruh peserta didik merasa aman, nyaman, dan terlindungi selama berada di lingkungan pendidikan.
“Sekolah itu rumah kedua bagi anak-anak. Mereka harus pulang membawa ilmu, bukan luka—baik fisik maupun mental. Ketika masih ada kasus perundungan, berarti kita semua perlu memperbaiki sistem perlindungan siswa,” kata Dahlan, Jumat (21/11/2025).
Ia menilai sekolah harus lebih proaktif dalam mengawasi dinamika peserta didiknya, termasuk mendeteksi dini perubahan perilaku anak yang bisa jadi tanda adanya bullying. Guru BK, menurutnya, bukan hanya hadir ketika masalah muncul, tetapi harus aktif membangun komunikasi dengan siswa.
“Kalau ada anak tiba-tiba pendiam, takut masuk sekolah, atau prestasinya menurun, itu sinyal. Jangan dibiarkan lewat begitu saja,” ujarnya.
Dahlan juga menyoroti pentingnya peran Dinas Pendidikan untuk memperkuat sistem pencegahan bullying. Ia meminta dinas melakukan monitoring rutin, menyusun pedoman penanganan yang jelas, serta memberikan pelatihan kepada guru agar mereka memahami teknik-teknik menangani anak korban maupun pelaku perundungan.
“Dinas harus hadir dengan langkah konkret. Jangan menunggu masalahnya besar baru turun tangan,” katanya.
Selain itu, ia menilai UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) perlu lebih sering masuk ke sekolah melalui edukasi dan pendampingan. Menurutnya, lembaga ini memiliki peran strategis karena menangani pemulihan psikologis yang tidak bisa dilakukan sembarangan.
“Ketika ada kasus, UPT PPA harus segera turun. Jangan sampai anak merasa sendirian,” ucapnya.
Terkait perlunya psikolog di sekolah, Dahlan menyatakan bahwa keberadaan tenaga profesional tersebut sangat penting, terlebih pada sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang besar.
“Menurut saya, perlu. Tidak semua guru BK punya keahlian khusus menangani trauma. Psikolog bisa memberikan asesmen yang tepat, pendampingan yang benar, dan membantu sekolah mengambil langkah yang sesuai,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kehadiran psikolog, baik secara periodik maupun tetap, akan semakin memperkuat sistem perlindungan anak dan membantu sekolah memahami kondisi mental peserta didiknya.
Lebih jauh, Dahlan mengingatkan bahwa orang tua juga harus dilibatkan. Komunikasi antara sekolah dan keluarga wajib dibangun agar tidak ada informasi yang terputus, baik terkait anak yang menjadi korban maupun yang berpotensi menjadi pelaku.
“Kadang orang tua tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Maka komunikasi itu penting agar penanganan bisa menyeluruh,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap bullying adalah bentuk kelalaian. Semua pihak, katanya, mulai dari sekolah, dinas pendidikan, UPT PPA, hingga orang tua, harus bergerak bersama memastikan ruang belajar menjadi tempat yang aman bagi setiap anak.
“Bullying itu bisa melukai mental anak bertahun-tahun. Jangan tunggu ada korban lagi. Kita harus pastikan sekolah di Purworejo benar-benar aman dan layak bagi anak-anak,” jelas politisi PKB ini. (*)
