PURWOREJO, epurworejo.com – DPRD Kabupaten Purworejo mengajukan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Dari jumlah tersebut, enam Raperda masuk kategori prioritas di luar daftar kumulatif terbuka.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Purworejo, Nani Astuti, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda 2027 dalam rapat paripurna DPRD Purworejo, Selasa (17/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, didampingi Wakil Ketua Rudi Hartono, serta dihadiri Bupati Purworejo Yuli Hastuti, jajaran anggota DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Nani menjelaskan, sembilan Raperda tersebut terdiri atas tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka dan enam Raperda di luar daftar tersebut. Tiga Raperda kumulatif terbuka meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Sementara enam Raperda prioritas di luar daftar kumulatif terbuka meliputi perubahan Perda tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD, pencabutan Perda tentang Perumda BPR Bank Purworejo, perubahan Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perubahan Perda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta perubahan kedua Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
“Berdasarkan hasil konsultasi dan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang dilaksanakan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, kuota Propemperda Kabupaten Purworejo Tahun 2027 untuk Raperda di luar daftar kumulatif terbuka sebanyak enam Raperda,” disampaikan Nani dalam laporannya.
Ia menjelaskan, penyusunan Propemperda 2027 telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari evaluasi komprehensif Perda oleh masing-masing komisi DPRD, inventarisasi usulan pemerintah daerah dan DPRD, forum group discussion (FGD), hingga konsultasi dan sinkronisasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
Bapemperda juga merekomendasikan agar pemerintah daerah dan DPRD berkomitmen menyelesaikan Raperda sesuai skala prioritas. Perangkat daerah pemrakarsa maupun pengusul dari DPRD diminta segera menyiapkan substansi dan kelengkapan dokumen pendukung agar proses pembahasan berjalan tepat waktu.
Selain itu, usulan Raperda yang belum masuk prioritas 2027 diharapkan tetap disiapkan kajian dan dokumen pendukungnya sebagai bahan perencanaan program legislasi tahun berikutnya.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya diserahkan kepada rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi Propemperda Kabupaten Purworejo Tahun 2027.(*)








