PURWOREJO, epurworejo.com – Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Puskesmas Banyuasin Kecamatan Loano hingga kajian peta kemiskinan multidimensi menjadi sejumlah program yang mendapat perhatian dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardhana SE MM, mengatakan hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Rabu (5/8/2026). Menurutnya, sejumlah usulan dari kedua organisasi perangkat daerah tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Ivan menjelaskan, pada pembahasan bersama Dinas Kesehatan, Komisi IV mencermati beberapa program prioritas yang diusulkan, salah satunya penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Puskesmas Banyuurip.
“Komisi IV bersama Dinas Kesehatan menganggarkan penyusunan DED Puskesmas Banyuasin. Tahun depan kebutuhan yang diprioritaskan adalah penyusunan DED terlebih dahulu sebagai dasar untuk pengembangan puskesmas tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap usulan penambahan sekitar 6.000 unit cartridge yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan. Menurut Ivan, kebutuhan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Masih ada beberapa kebutuhan lain yang kami nilai memang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Sementara dalam pembahasan bersama Dinas Sosial, Komisi IV memberikan dukungan terhadap usulan penyusunan kajian peta kemiskinan multidimensi Kabupaten Purworejo. Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kemiskinan di daerah.
Menurut Ivan, hasil kajian nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Melalui kajian peta kemiskinan multidimensi ini kita bisa memetakan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Purworejo pada tahun 2026. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2027,” jelasnya.
Ia berharap seluruh program yang telah dibahas bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dapat direalisasikan sesuai perencanaan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Purworejo, baik dalam peningkatan layanan kesehatan maupun upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. (*)
