Bapemperda DPRD Purworejo Siapkan Enam Raperda untuk 2027, Penyelesaian Raperda 2026 Jadi Prioritas

Ketua Bapemperda DPRD Purworejo, Jaka Hartana.

PURWOREJO, epurworejo.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Purworejo mulai mematangkan agenda pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk tahun 2027. Sebanyak enam rancangan peraturan daerah (Raperda) disiapkan, terdiri atas empat usulan DPRD dan dua usulan dari eksekutif.

Namun, penyusunan Raperda tahun depan tetap memperhatikan penyelesaian sejumlah Raperda tahun 2026 yang hingga kini masih dalam proses pembahasan.

Ketua Bapemperda DPRD Purworejo, Jaka Hartana, mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah terkait penyusunan agenda Raperda 2027.

Dalam konsultasi tersebut, sempat muncul peluang agar pembahasan Raperda 2027 dapat diprioritaskan. Meski demikian, setelah dilakukan evaluasi, Bapemperda memutuskan penyelesaian sejumlah Raperda tahun berjalan tetap harus menjadi perhatian.

“Setelah kami evaluasi kembali, penyusunan Raperda 2027 bisa dilakukan dengan catatan beberapa Raperda yang belum selesai harus dituntaskan terlebih dahulu,” demikian inti penjelasan Jaka.

Baca Juga :  Pimpinan DPRD Purworejo Borong Dagangan UMKM di Pasar Apresiasi HUT ke-78

Ia menyebutkan, dari pembahasan yang telah berjalan, terdapat sejumlah Raperda tahun 2026 yang masih harus diselesaikan. Pihak Biro Hukum juga telah menyatakan kesiapan untuk membantu menuntaskan proses tersebut.

Dengan demikian, DPRD Purworejo diharapkan tetap dapat memperoleh kepastian agenda pembentukan Perda untuk tahun 2027 tanpa mengabaikan pekerjaan legislasi yang masih berjalan.

Dalam rancangan agenda tersebut, empat Raperda berasal dari DPRD dan dua lainnya merupakan usulan eksekutif.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Purworejo, para wakil ketua DPRD, ketua komisi, jajaran Bapemperda, Bagian Hukum, serta Sekretariat DPRD.

Jaka berharap, proses pembahasan Raperda yang masih berjalan dapat segera dituntaskan sehingga agenda pembentukan Perda tahun 2027 bisa disusun dan dilaksanakan sesuai rencana.

Menurutnya, penyusunan agenda legislasi perlu dilakukan secara cermat agar seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah dapat berjalan dengan baik. (*)

Penulis: Ichsya BagusEditor: Andi Susanto