PURWOREJO, epurworejo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kedua regulasi tersebut yakni Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo serta Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Raperda tentang Penanggulangan Stunting tidak dilanjutkan ke tahap pembentukan Perda dan akan dialihkan pengaturannya melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Hal tersebut disampaikan Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, dalam penyampaian pendapat akhir kepala daerah atas persetujuan tiga Raperda pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Purworejo di Gedung DPRD Purworejo, Kamis (12/11/2026).
Salah satu poin penting dalam persetujuan tersebut adalah pembentukan dana cadangan untuk membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo mendatang. Pemkab Purworejo mengalokasikan dana secara bertahap selama dua tahun dengan total mencapai Rp25 miliar.
“Melalui mekanisme penyisihan dana secara bertahap, yakni dialokasikan pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp15 miliar dan Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp10 miliar, sehingga genap berjumlah Rp25 miliar,” demikian disampaikan Yuli Hastuti dalam pendapat akhirnya.
Menurutnya, pembentukan dana cadangan tersebut merupakan langkah strategis dan antisipatif sekaligus bentuk tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Dengan perencanaan anggaran sejak dini, diharapkan tahapan Pilkada dapat berjalan tanpa mengorbankan program-program prioritas pembangunan masyarakat Purworejo lainnya.
Pemkab juga menerima hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 12, termasuk penyesuaian nomenklatur judul Raperda serta rekomendasi mengenai pentingnya rasionalisasi, efisiensi, dan efektivitas penganggaran hibah Pilkada.
Yuli menegaskan, setiap rupiah dari APBD yang disisihkan harus dikelola secara transparan, tertib, dan tepat guna.
Selain dana cadangan Pilkada, Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perda.
Yuli menyebut regulasi tersebut memiliki arti strategis bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Kehadiran Perda diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, baik sektor formal maupun informal.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dari risiko sosial ekonomi yang timbul dalam hubungan kerja,” ungkapnya.
Peraturan tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan, memberikan perhatian khusus kepada pekerja rentan sebagai bagian dari upaya penanganan kemiskinan ekstrem, serta mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Adapun Raperda tentang Penanggulangan Stunting diputuskan tidak dilanjutkan ke tahap pembentukan Perda. Keputusan tersebut menindaklanjuti hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa materi teknis penanggulangan stunting lebih tepat diatur melalui Peraturan Bupati.
Meski demikian, Yuli menegaskan perubahan bentuk regulasi tersebut tidak mengurangi komitmen Pemkab Purworejo dalam mempercepat penurunan dan penanggulangan stunting.
“Pengaturan melalui Peraturan Bupati justru akan memberikan landasan hukum yang lebih fleksibel, cepat, dan operasional dalam mengeksekusi program konvergensi di lapangan,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh substansi strategis yang telah dibahas bersama DPRD akan diadopsi secara utuh ke dalam Peraturan Bupati melalui tahapan penyusunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, dalam rapat paripurna tersebut Pemkab Purworejo menyatakan menerima dan menyetujui dua Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda, sedangkan Raperda Penanggulangan Stunting ditarik dari pembahasan pembentukan Perda pada masa persidangan 2026.
Selanjutnya, dua Raperda yang telah disetujui bersama akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan dan diundangkan.
Yuli berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga demi mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.(*)
