DPRD Purworejo Tekankan Sinergi Lintas OPD Wujudkan Ketahanan Daerah

PURWOREJO, epurworejo.com – Penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosusbud) dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) beserta seluruh elemen masyarakat agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purworejo, Senin (6/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka Kepala Badan Kesbangpol Purworejo Puguh Trihatmoko dan turut menghadirkan narasumber Sekretaris Komisi I DPRD Purworejo Ajeng Dewi Purnamasari, Anggota Komisi I Ferro Setiasono, serta Kepala Dinporapar Purworejo Bangun Erlangga Ibrahim.
Menurut Budi, ketahanan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga kemampuan masyarakat menghadapi berbagai ancaman, mulai dari perlambatan ekonomi yang memicu meningkatnya pengangguran, konflik sosial akibat perbedaan pandangan, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, penyalahgunaan narkoba, perjudian online, pinjaman online ilegal, hingga menurunnya kepedulian terhadap budaya lokal dan semangat gotong royong.
“Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bekerja secara terpadu. Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya tidak bisa dibangun oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh OPD dan elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD melalui fungsi pengawasan terus memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap administrasi, tetapi juga mencakup kesesuaian penggunaan anggaran, pencapaian target kegiatan, efektivitas penyelesaian persoalan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga inovasi yang dilakukan perangkat daerah.
Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui rapat kerja bersama OPD, kunjungan lapangan, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), evaluasi APBD, hingga penyerapan aspirasi masyarakat.
Dalam memperkuat ketahanan ekonomi, Budi mendorong pemerintah daerah untuk terus mempermudah perizinan usaha, memberikan pendampingan kepada UMKM agar mampu naik kelas, meningkatkan pelatihan keterampilan bagi generasi muda, memperkuat koperasi dan BUMDes, mengembangkan potensi wisata desa, serta mengutamakan penggunaan produk lokal dalam belanja pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pada aspek ketahanan sosial, Komisi I DPRD menilai perlu adanya penguatan pencegahan konflik sejak dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), optimalisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam menangkal hoaks, pembinaan organisasi kemasyarakatan, peningkatan toleransi antarumat beragama, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Sementara pada bidang budaya, pelestarian seni dan budaya lokal harus terus diperkuat melalui dukungan terhadap sanggar seni, pembinaan generasi muda agar mencintai budaya daerah, menghidupkan kembali nilai gotong royong, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif globalisasi.
Budi menambahkan, keberhasilan memperkuat ketahanan daerah hanya dapat diwujudkan melalui sinergi seluruh perangkat daerah, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satpol PP, pemerintah kecamatan dan desa, TNI/Polri, hingga organisasi kemasyarakatan serta tokoh agama.
Komisi I DPRD Purworejo juga berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, responsif terhadap pengaduan masyarakat, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
“Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan Kabupaten Purworejo. DPRD akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan sinergi seluruh pihak, kita dapat mewujudkan Purworejo yang aman, harmonis, sejahtera, dan berdaya saing,” jelas Budi. (*)