SEMARANG, epurworejo.com – Penelitian yang berakhir sebagai laporan berpotensi kehilangan manfaatnya jika tidak digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta hasil riset menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, bukan sekadar berhenti pada publikasi atau kompetisi ilmiah.
“Basis pembangunan di tempat kita adalah riset, sehingga hasil riset ini akan kita kumpulkan yang nantinya akan menjadi terobosan kreatif untuk pengembangan wilayah,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (15/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat puncak Gelar Karya Riset Pembangunan dan Menulis Berdampak 2026 di Gradhika Bhakti Praja. Dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut, terkumpul 609 karya riset dan 263 naskah artikel.
Dari jumlah itu, dihasilkan 51 policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan.
Rekomendasi tersebut mencakup sejumlah persoalan strategis, mulai dari ketahanan pangan dan lingkungan, pengembangan ekonomi dan UMKM, hingga kesehatan. Bidang-bidang itu berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
Bagi Luthfi, tantangan utama bukan sekadar menghasilkan penelitian, melainkan memastikan temuannya dapat diterapkan. Pemerintah, menurut dia, perlu menerjemahkan hasil riset menjadi kegiatan konkret yang manfaatnya bisa dirasakan warga.
“Saya yakin penelitian dan riset tidak cukup pada saat takaran kita membaca konsep dan aplikasi. Yang paling bagus adalah bagaimana hasil riset yang sudah ditelurkan dalam lomba ini nanti harus bisa dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan nyata, sehingga berdampak positif kepada program yang orientasinya adalah hasil yang bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Hasil penelitian juga dinilai penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi potensi masalah sebelum sebuah program dijalankan. Dengan dukungan data dan kajian yang memadai, kebijakan diharapkan lebih tepat sasaran sekaligus mampu mengurangi risiko dampak negatif.
“Adanya riset, minimal dapat memitigasi dampak negatif program lebih awal. Ini yang kami hargai dan apresiasi,” kata Luthfi.
Ia mengingatkan, hasil penelitian dan keahlian para peneliti jangan sampai hanya dimanfaatkan ketika pemerintah membutuhkan jawaban atas persoalan tertentu. Potensi tersebut perlu menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan.
Ia mengibaratkan para peneliti dan hasil riset sebagai mutiara yang tidak boleh terabaikan. Pemerintah daerah, menurut dia, perlu membuka ruang bagi peneliti untuk berkontribusi dalam pengembangan wilayah.
“Para peneliti merupakan mutiara yang sewaktu-waktu harus siap dipanggil oleh Provinsi Jawa Tengah dan provinsi lainnya dalam pengembangan wilayah,” ujarnya.
Sebanyak 51 policy brief yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu sumber masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Namun, manfaatnya akan sangat ditentukan oleh tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan.
Karena itu, pekerjaan berikutnya adalah mempertemukan temuan penelitian dengan kebutuhan nyata di lapangan. Riset tentang pangan, misalnya, perlu membantu menjawab persoalan ketahanan pangan; kajian ekonomi perlu memberi masukan bagi penguatan UMKM; sedangkan penelitian kesehatan diharapkan berkontribusi terhadap perbaikan layanan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, riset tidak hanya menjadi urusan peneliti atau kalangan akademisi. Hasilnya diharapkan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. (*)
