PURWOREJO-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan surat edaran untuk organisasi perangkat daerah untuk melakukan langkah antisipasi jika terjadi bencana alam.
Surat edaran itu tengah diajukan ke Bupati untuk mendapatkan persetujuan. Salah satu yang harus dilakukan oleh perangkat daerah itu adalah melakukan pengecekan bangunan gedung yang dimiliki.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Purworejo Dede Yeni Iswantini saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Isu Bencana Megatrust dan koordinasi Pembuatan Standar Guide Operation yang diadakan Sekretariat DPRD Purworejo di Gedung B DPRD setempat, Jumat (6/9/2024).
Kegiatan ini diikuti Kabag Umum dan Keuangan Uli Sri Widiatmi dan Kabag Pengawasan dan Penganggaran Bambang Budoto serta seluruh karyawan DPRD dan jajaran wartawan yang bertugas di DPRD.
“OPD harus sering ngecek bangunan, karena saat gempa yang membahayakan adalah gedung,” kata Yeni.
Menurutnya, pengecekan gedung itu penting karena saat terjadi bencana menjadi pemicu utama jatuhnya korban jiwa. Apalagi dibandingkan jenis bencana yang lain, gempa bumi lebih sulit diprediksi.
“Tentu beda dengan banjir yang bisa terbaca, katakan ada hujan beberapa jam ataupun longsor yang sudah diwarning oleh alam,” tambahnya.
Dalam surat edaran yang sedang disiapkan juga menyebutkan untuk membuat rambu evakuasi dan titik kumpul di areal perkantoran. Salah satu yang sudah dilakukan adalah KPU Purworejo dimana setelah menggelar simulasi, mereka menindak dengan membuat jalur evakuasi.
“Kami harapkan perkantoran juga segera melakukan hal itu, jadi karyawan akan paham jalur yang sudah ditentukan dan tidak terjadi tabrak-tabrakan,” katanya.
BPBD sendiri hingga saat ini sudah melakukan serangkaian langkah mitigasi bencana dengan menggelar pelatihan dan simulasi. Hal lainnya adalah sudah terpasang 24 early warning sistem (EWS) di sepanjang pesisir selatan Purworejo.
“Khusus untuk EWS ini setiap tanggal 26 kita bunyikan untuk pengecekan kesiapan alat,” tambahnya.
Dede Yeni juga mengatakan megatrust yang marak belakangan ini merupakan potensi, namun hal tersebut juga perlu mendapatkan perhatian bersama.
Sekretaris DPRD Purworejo Bambang Jati Asmara melalui Kabag Umum dan Keuangan Uli Sri Widiatmi mengatakan kegiatan tersebut diadakan untuk memberikan pemahaman terhadap karyawan dan wartawan akan potensi gempa yang mungkin terjadi.
“Kami ingin lebih paham akan potensi megatrust yang berkembang saat ini dan kita menghadirkan pihak yang berkompeten yakni BPBD,” kata Uli.
Selain itu, DPRD juga ingin membuat jalur evakuasi dan titik kumpul apalagi DPRD memiliki banyak gedung yang kerap digunakan untuk berbagai rapat. (*)
