PURWOREJO, epurworejo.com – Keluhan petani terkait serangan hama tikus dan wereng yang menyebabkan gagal panen mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Daerah Pemilihan (Dapil) I Purworejo-Kaligesing, H Much Dahlan, di kediaman Kiai Anwari, Kelurahan Cangkrepkidul, Kecamatan Purworejo, Sabtu (30/5) malam.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keresahan mereka atas kerugian yang dialami petani akibat serangan hama yang meluas di sejumlah lahan pertanian. Mereka menilai bantuan yang selama ini diberikan pemerintah masih belum sebanding dengan kerugian akibat gagal panen.
“Petani banyak yang mengeluhkan serangan hama tikus maupun wereng hingga menyebabkan gagal panen. Mereka berharap ada penanganan yang lebih serius dari pemerintah daerah melalui dinas terkait,” kata Much Dahlan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (31/5).
Menurutnya, persoalan hama pertanian tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Untuk itu, ia meminta adanya intervensi dari Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian guna melakukan langkah penanganan yang lebih efektif.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali mekanisme pemberian kompensasi bagi petani yang mengalami gagal panen.
“Dulu pernah ada skema bantuan atau ganti rugi yang dihitung berdasarkan luas lahan terdampak. Aspirasi masyarakat menghendaki agar ada perhatian yang lebih memadai bagi petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen,” ujar, Dahlan, yang juga menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Purworejo.
Selain sektor pertanian, warga juga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan guru ngaji. Menurut Much Dahlan, saat ini insentif guru ngaji di Purworejo telah mengalami kenaikan dari Rp125 ribu menjadi Rp175 ribu per bulan. Namun masyarakat berharap adanya penambahan kuota penerima bantuan tersebut.
“Sekarang kuotanya sekitar 3.500 orang untuk seluruh Kabupaten Purworejo. Banyak usulan agar jumlah penerimanya ditambah karena masih ada guru ngaji yang belum terakomodasi,” jelas politisi PKB tersebut.
Ia mengakui penambahan kuota masih terkendala keterbatasan anggaran daerah. Kendati demikian, aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan program dan anggaran ke depan.
Keluhan lain yang mengemuka dalam reses adalah kondisi infrastruktur jalan, terutama jalan poros di tingkat kelurahan dan desa. Warga menilai sejumlah ruas jalan membutuhkan perbaikan karena kondisinya mulai rusak dan belum tersentuh pembangunan.
Menurut Much Dahlan, kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas yang terus diperjuangkan DPRD melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) maupun program perangkat daerah.
Ia menegaskan seluruh aspirasi masyarakat yang masuk dalam kegiatan reses akan didata dan dirangkum untuk selanjutnya dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Semua usulan akan kami tampung terlebih dahulu. Nantinya disesuaikan dengan program dan kegiatan masing-masing OPD serta kemampuan anggaran daerah,” katanya. (*)
