MALANG – Di balik suasana kelas yang tampak harmonis dan kerja kelompok yang berjalan lancar, ada cerita lain yang jarang terungkap. Sebuah riset yang disusun mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, mengungkap fakta bahwa kekompakan di lingkungan kampus tidak selalu berjalan seiring dengan rasa keadilan yang dirasakan setiap mahasiswa.
Penelitian yang dibuat sebagai tugas mata kuliah Kewarganegaraan ini menampilkan dua suara mahasiswa dari kampus berbeda, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang, yang diwawancarai secara mendalam pada akhir April lalu. Keduanya sepakat bahwa membangun solidaritas dalam kelompok belajar relatif tidak sulit, selama komunikasi terjalin baik dan ada tujuan yang sama.
Namun ceritanya berubah ketika topik bergeser ke soal kesetaraan. Salah satu narasumber secara terbuka mengaku bahwa mahasiswa yang lebih aktif berbicara atau memiliki kedekatan personal dengan teman sekelompok cenderung lebih diperhitungkan suaranya. Narasumber lain bahkan menyoroti kejanggalan dalam sistem penilaian kerja kelompok, di mana kontribusi nyata seseorang tidak selalu tercermin pada nilai akhir yang ia terima.
Fenomena ini, menurut tim peneliti, sejalan dengan gagasan ekonom peraih Nobel Amartya Sen, yang menegaskan bahwa kesetaraan tidak boleh hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas, tetapi harus benar-benar terasa dalam kesempatan nyata yang diterima setiap orang. Filsuf John Rawls juga mengingatkan pentingnya membedakan antara memperlakukan semua orang secara sama persis dengan memberi perhatian yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing.
Yang lebih mengejutkan, riset ini juga mengangkat peringatan dari filsuf Hannah Arendt, bahwa kekompakan kelompok yang tidak dibarengi rasa adil justru bisa menjadi bumerang. Dominasi pihak yang lebih vokal atau lebih dekat secara personal, bila dibiarkan, berpotensi menggilas suara minoritas dalam kelompok, dan pada akhirnya meruntuhkan kekompakan yang selama ini dibangun.
Berdasarkan temuan tersebut, tim peneliti mengajukan beberapa rekomendasi. Lembaga pendidikan didorong untuk mengintegrasikan nilai kesatuan dan kesetaraan secara lebih konkret melalui simulasi musyawarah dan kegiatan kolaboratif lintas latar belakang. Organisasi mahasiswa juga diharapkan membangun mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif, dengan aturan yang transparan dan berlaku adil bagi semua anggota.
Kesetaraan sejati bukan soal menyamakan semua perlakuan, melainkan soal menghormati perbedaan kebutuhan setiap individu, tulis para peneliti dalam kesimpulan kajian mereka. Sebuah pengingat sederhana namun relevan bagi siapa saja yang pernah merasa dikompakkan tanpa benar-benar disetarakan.(*)
