PURWOREJO, epurworejo.com – Rentetan kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purworejo menjadi perhatian DPRD Purworejo.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardhana, SE, MM, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG memperketat pengawasan, terutama terhadap standar pengolahan dan penyajian makanan.
“Kami turut prihatin atas kejadian keracunan massal yang terjadi. Semoga anak-anak lekas membaik, segera diberikan kesehatan dan bisa kembali bersekolah,” kata Ivan, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi evaluasi serius bagi seluruh SPPG. Ia meminta setiap dapur SPPG benar-benar menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Semua SPPG harus mematuhi SOP dapur. Karena fakta di lapangan masih banyak dapur yang belum berstandar,” tegasnya.
Selain itu, Ivan meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Purworejo meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh SPPG. Pengawasan, menurut dia, tidak cukup dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi harus dilaksanakan secara berkala.
“Kami meminta Korwil BGN Purworejo melakukan pengawasan lebih ketat dan pembinaan kepada semua SPPG secara berkala,” ujarnya.
Ivan juga meminta Satgas MBG tingkat kabupaten lebih aktif turun langsung ke lapangan. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara proaktif untuk mengetahui persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program.
“Satgas tingkat kabupaten harus bertindak tegas. Jangan hanya bergerak setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga memantau langsung ke lapangan dan mendengarkan suara masyarakat,” imbuh Ivan.
Dirinya menilai masih terdapat persoalan yang tidak terungkap karena siswa maupun orang tua merasa khawatir menyampaikan keluhan.
“Realitanya, banyak masalah yang tidak terekspos karena siswa dan orang tua merasa takut akan terjadinya intimidasi,” ungkapnya.
Komisi IV DPRD Purworejo juga mengingatkan kepala sekolah di semua jenjang pendidikan penerima program MBG agar tidak menutup-nutupi apabila terjadi persoalan dalam pelaksanaan program. Pihak sekolah juda diminya menyampaikan setiap kejadian secara terbuka agar dapat segera ditangani.
“Jangan sampai kepala sekolah bermain mata dengan pemilik SPPG dengan menutupi kejadian ketika terjadi permasalahan. Ini menyangkut nyawa anak bangsa,” tegas Ivan.
Tak hanya soal keamanan makanan, Ivan turut menyoroti pengelolaan anggaran pembelian bahan baku oleh yayasan atau pengelola SPPG. Ia meminta uang belanja bahan baku benar-benar digunakan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi penggelembungan harga.
“Uang belanja bahan baku makanan harus betul-betul dibelanjakan. Jangan sampai terjadi mark up atau penggelembungan harga dengan modus belanja di koperasi yayasan itu sendiri,” katanya.
Ia juga meminta mekanisme penunjukan pemasok dilakukan secara transparan dan tidak digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang masih memiliki hubungan dengan yayasan pengelola SPPG.
“Jangan seolah-olah menunjuk supplier, padahal orang tersebut masih bagian dari yayasan sendiri,” tegas Ivan.
Politisi Partai NasDem ini menegaskan, program MBG memiliki tujuan yang baik. Karena itu, pelaksanaan di lapangan harus dijaga agar tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Jangan sampai program yang bertujuan baik dari Presiden justru pada tataran pelaksanaan menimbulkan masalah akibat para pelaku di lapangan tidak profesional dan hanya mengejar keuntungan semata,” tandasnya.(*)
