PURWOREJO, epurworejo.com – Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kabupaten Purworejo menyampaikan laporan hasil pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Penanggulangan Stunting dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hasilnya, Raperda Penanggulangan Stunting direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan menjadi peraturan daerah (Perda), sedangkan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinilai dapat melanjutkan proses pembentukan regulasi.
Laporan tersebut disampaikan Ketua sekaligus Juru Bicara Pansus 13 DPRD Purworejo, Muh Dahlan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo di Gedung DPRD Purworejo, Kamis (12/11/2026).
Dalam laporannya, Muh Dahlan menjelaskan bahwa pembahasan kedua raperda telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, konsultasi ke kementerian, harmonisasi, hingga pencermatan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
Terkait Raperda Penanggulangan Stunting, Pansus 13 telah melakukan pembahasan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, BPKAD, Bappeda, Asisten Pemerintahan Setda, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo.
Pembahasan mencakup penguatan strategi dan kelompok sasaran penanggulangan stunting, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting, penegasan peran pemerintah daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan, serta peningkatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Namun, berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah melalui surat Nomor S/100.3/2026/2026 tanggal 21 September 2026, raperda tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan peraturan daerah.
Sebagai tindak lanjut, substansi pengaturan yang masih diperlukan disarankan untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup).
Muh Dahlan menjelaskan, Pansus 13 telah mencermati hasil fasilitasi tersebut dalam rapat pada 8 Oktober 2026. Dari pembahasan itu, disepakati bahwa materi pengaturan penanggulangan stunting yang masih dibutuhkan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Perbup.
“Raperda tentang Penanggulangan Stunting tidak dapat dilanjutkan sebagai peraturan daerah. Selanjutnya, substansi aturan yang masih diperlukan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui penyusunan peraturan bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Muh Dahlan dalam laporannya.
Ia menambahkan, penyusunan aturan tersebut akan dimasukkan dalam Propemperda tahun 2027 agar upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Purworejo tetap memiliki landasan pengaturan yang jelas.
Sementara itu, untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pansus 13 berpandangan regulasi tersebut menjadi kebutuhan strategis bagi Kabupaten Purworejo.
Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan dari berbagai risiko sosial dan ekonomi akibat pekerjaan.
Dalam pembahasannya, Pansus 13 melibatkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, BPKAD, Bappeda, Asisten Pemerintahan Setda, Bagian Hukum Setda, serta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo.
Pansus juga melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta, pembahasan dan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, serta mencermati hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
Dari rangkaian pembahasan tersebut, sejumlah penyempurnaan dilakukan, mulai dari penegasan definisi pemberi kerja, pengaturan kewajiban pemberi kerja dan sanksi administratif, hingga penguatan peran pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran.
Selain itu, materi raperda juga mengatur perluasan kepesertaan, pemutakhiran data pekerja, serta penyempurnaan persyaratan dan mekanisme perlindungan bagi pekerja rentan. Pengaturan mengenai kerja sama antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan para pemangku kepentingan juga diperkuat.
Muh Dahlan menegaskan, keberadaan regulasi tersebut penting untuk memperluas perlindungan bagi pekerja, terutama mereka yang masuk kategori rentan.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi akibat pekerjaan. Karena itu, perlu ada penguatan peran pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan di Kabupaten Purworejo,” paparnya.
Menurutnya, hasil penyempurnaan raperda tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk proses permohonan nomor registrasi kepada pemerintah provinsi.
“Setelah mencermati seluruh rangkaian pembahasan dan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, Pansus 13 berpandangan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan kebutuhan regulasi yang strategis,” ungkapnya.
Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan semakin banyak pekerja di Kabupaten Purworejo, terutama pekerja rentan, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam penutup laporannya, Muh Dahlan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, anggota Pansus, Bupati Purworejo beserta jajaran pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses pembahasan. (*)
