PURWOREJO, epurworejo.com – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Purworejo disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sementara satu Raperda lainnya, yakni tentang Penanggulangan Stunting, disepakati untuk ditarik kembali dari proses pembentukan peraturan daerah.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, S.Sos., M.A.P., didampingi Wakil Ketua Rokhman, S.Sos., Estri Utami Setyowati, S.T., dan Rudi Hartono. Hadir Bupati Purworejo Yuli Hastuti, S.H., seluruh anggota DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua DPRD Purworejo Tunaryo menjelaskan, dua Raperda yang disepakati untuk ditetapkan menjadi Perda yakni Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo serta Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Sementara Raperda tentang Penanggulangan Stunting tidak dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan Perda berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penarikan kembali Raperda tersebut.
Hal itu disampaikan setelah DPRD menerima laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 12 dan Pansus 13. Laporan Pansus 12 terkait Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dibacakan Tursiyati. Sedangkan laporan Pansus 13 yang membahas Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Stunting dibacakan Much Dahlan.
“Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang menjadi salah satu tugas konstitusional bersama kepala daerah,” kata Tunaryo.
Menurutnya, pembentukan produk hukum daerah bukan sekadar proses administratif maupun formalitas kelembagaan. Lebih dari itu, merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan kepastian hukum, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.
Tunaryo menyampaikan, berdasarkan hasil pembahasan pansus dengan memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, dua Raperda dapat dilanjutkan untuk ditetapkan menjadi Perda. Sedangkan Raperda Penanggulangan Stunting harus ditarik kembali.
“Penarikan kembali tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Karena itu, diperlukan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah,” jelasnya.
Dalam rapat paripurna tersebut juga dilaksanakan penetapan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Purworejo.
Penandatanganan meliputi persetujuan bersama atas dua Raperda serta persetujuan bersama atas penarikan kembali Raperda tentang Penanggulangan Stunting.
Tunaryo menegaskan, persetujuan bersama penarikan Raperda Penanggulangan Stunting telah dituangkan secara tertulis dan menjadi dasar untuk menindaklanjuti proses penarikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, DPRD meminta Bupati Purworejo untuk menindaklanjuti seluruh hasil persetujuan bersama tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.(*)
