PURWOREJO, epurworejo.com – Sebanyak ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Purworejo digembleng selama tiga hari dua malam melalui Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) angkatan ke-4. Kegiatan yang digelar Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB tersebut berlangsung di Aula Pondok Pesantren Al-Faham, Baledono, Kabupaten Purworejo, Jumat (14/08/2026).
Bukan sekadar memperkuat pemahaman politik, pendidikan kader ini diarahkan untuk membentuk kader yang memiliki kapasitas berpikir, kemampuan bertindak, integritas moral, sekaligus kepekaan terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat.
PKPB tersebut diinisiasi Anggota DPR RI Fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah VI, Abdullah. Puluhan kader yang mengikuti kegiatan berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Purworejo dan mendapatkan pembekalan langsung dari sejumlah instruktur LKN DPP PKB.
Pembukaan kegiatan turut dihadiri sejumlah unsur Forkopimda dan jajaran legislatif. Di antaranya perwakilan Kapolres dan Kajari Purworejo, H. Much Dahlan, S.E. selaku Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo/Fraksi PKB, Budi Sunaryo selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo/Fraksi PKB, Muhaimin selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Purworejo sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta Rudi Hartono selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo/Fraksi PKB.
Sejumlah instruktur LKN DPP PKB juga hadir memberikan pembekalan, di antaranya KH Adnan Anwar, KH Zainul Rahman, KH Hariri Makmun, dan Fuad Fahmi.
Perwakilan LKN DPP PKB, Zaini Rahman, mengatakan kaderisasi merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia partai yang memiliki kapasitas sekaligus karakter kuat.
Menurutnya, seorang kader tidak cukup hanya memiliki keberanian untuk bergerak. Lebih dari itu, kader harus mampu berpikir, mengambil tindakan secara tepat, serta memiliki integritas moral.
“Kompetensi itu ada tiga, pertama kompetensi berpikir, kemudian kompetensi bertindak, yang ketiga kompetensi moral atau integritas moral,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai materi diberikan selama pelaksanaan PKPB, mulai dari wawasan kebangsaan, ke-NU-an, organisasi, politik, hingga kemampuan membaca persoalan yang berkembang di masyarakat.
Zaini menekankan, kader harus mampu menghubungkan perjuangan politik dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, aktivitas politik tidak berhenti pada kepentingan elektoral semata.
“Sehingga kader nantinya bisa menghubungkan perjuangan politik dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam ruang sosial,” jelasnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap kebijakan publik juga menjadi bekal penting. Kader diharapkan mampu memahami bagaimana sebuah kebijakan berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekaligus ikut memperjuangkan kepentingan warga melalui jalur politik dan organisasi.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Purworejo, Muhaimin, menyebut PKPB merupakan salah satu jenjang kaderisasi yang dirancang untuk memperkuat pemahaman kader terhadap ideologi, organisasi, serta arah perjuangan PKB.
“Berdasarkan absensi panitia, kegiatan ini diikuti 98 peserta. Forum ini menjadi wadah pemberian doktrinasi dan ideologisasi terkait muatan kepartaian sekaligus keterampilan teknis berorganisasi untuk menjadi penggerak di masyarakat,” ungkapnya.
Muhaimin mengatakan, kader yang telah terlibat dalam aktivitas politik pada Pemilu 2024 perlu memahami lebih jauh alasan, nilai, serta tujuan dari gerakan yang dilakukan.
“Kita ingin mereka memahami kenapa mereka bergerak, apa nilai yang dibawa, dan apa tujuan akhirnya. Jadi tidak hanya bergerak karena momentum politik,” katanya.
Ia menegaskan, kader PKB dapat berasal dari berbagai jalur rekrutmen. Ada yang direkrut melalui anggota fraksi DPRD kabupaten, DPRD provinsi maupun DPR RI. Namun, seluruhnya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni memperkuat Partai Kebangkitan Bangsa.
“PKB itu kadernya input-nya dari mana saja. Ada yang direkrut anggota fraksi kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Tetapi muaranya satu, output-nya adalah Partai Kebangkitan Bangsa,” tegasnya.
Muhaimin juga mendorong kader agar mempunyai kepedulian sosial yang kuat. Kader PKB, menurutnya, harus mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan, bukan hanya ketika momentum politik berlangsung.
Sementara itu, Abdullah mengatakan PKPB angkatan ke-4 menjadi bagian dari konsolidasi internal sekaligus upaya menyiapkan regenerasi organisasi.
Ia berharap pendidikan kader tersebut tidak berhenti pada satu angkatan, tetapi dapat berkembang hingga tingkat kecamatan dan menjangkau kader secara lebih luas.
“Harapannya nanti ini bisa menyeluruh. Ini dimulai dari pendidikan kader penggerak, kemudian diharapkan bisa berlanjut sampai tingkat kecamatan,” ujarnya.
Abdullah menegaskan, pendidikan kader harus menghasilkan aksi nyata. Setelah memperoleh berbagai pembekalan, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut di tengah masyarakat.
“Setelah mendapatkan pendidikan ini, mereka tidak hanya selesai mengikuti kegiatan. Tetapi kemudian bisa mengimplementasikan apa yang didapat untuk bergerak dan memberikan manfaat di masyarakat,” katanya.
Ia juga menyebut kehadiran unsur Forkopimda dalam pembukaan PKPB menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara partai, pemerintah, serta aparat penegak hukum.
Komunikasi tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan warga Nahdliyin, dapat lebih cepat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Selama tiga hari dua malam, 98 peserta mendapatkan pembekalan mengenai kebangsaan, ke-NU-an, organisasi, politik, kaderisasi, serta keterampilan menjadi penggerak masyarakat.
Melalui PKPB tersebut, PKB Purworejo menargetkan lahirnya kader yang bukan hanya memiliki loyalitas terhadap organisasi, tetapi juga mempunyai wawasan, kemampuan berorganisasi, integritas, serta kepedulian sosial.
Zaini menegaskan, ukuran keberhasilan kader bukan semata-mata dari aktivitas politik, melainkan juga dari seberapa besar kontribusinya kepada masyarakat.
“Karena politik itu bukan hanya soal menang dalam pemilu. Ada nilai, ada perjuangan, dan ada kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan,” jelasnya (*)
