PURWOREJO, epurworejo.com – Dewan Dapil 4 Kabupaten Purworejo, H. Budi Sunaryo, S.Sos, mengapresiasi pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PKB se-Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Kutoarjo, Butuh dan Grabag, Minggu (13/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi PKB sekaligus momentum memperkuat struktur partai hingga tingkat kecamatan dan desa untuk masa bakti 2026–2031.
Dalam sambutannya, Ketua DPC PKB Kabupaten Purworejo, Muhaimin, menekankan pentingnya seluruh kader PKB untuk tidak hanya aktif dalam kegiatan internal partai, tetapi juga turun langsung ke tengah masyarakat.
“Semua kader harus terjun ke bawah. Jangan hanya menunggu masyarakat datang, tetapi kita yang harus hadir, mendengar dan memahami persoalan yang mereka hadapi,” pesan Muhaimin.
Menurutnya, kader PKB harus mampu melakukan belanja masalah, yakni menyerap secara langsung berbagai persoalan masyarakat, kemudian bersama-sama mencarikan solusi yang nyata dan bisa diperjuangkan melalui jalur politik maupun pemerintahan.
“Kalau ada persoalan di masyarakat, kader harus tahu. Setelah tahu masalahnya, kemudian kita pikirkan solusinya. Politik harus memberikan manfaat dan keberadaan PKB harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Budi Sunaryo mengatakan Musancab bukan sekadar agenda pergantian atau penataan kepengurusan, tetapi harus menjadi titik awal untuk memperkuat kerja-kerja politik kerakyatan.
“Struktur partai itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana struktur tersebut bekerja. Ketua dan pengurus DPAC harus mampu menggerakkan kader sampai tingkat bawah, menyerap aspirasi dan persoalan masyarakat, kemudian dibawa untuk diperjuangkan,” ujar Budi.
Budi menambahkan, sebagai Dewan Dapil 4 Kutoarjo, Butuh dan Grabag, dirinya akan terus mendorong sinergi antara struktur PKB dengan para kader di tingkat kecamatan maupun desa.
“Persoalan masyarakat di Kutoarjo, Butuh dan Grabag sangat beragam. Mulai dari pertanian, infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pendidikan hingga persoalan sosial. Ini yang harus kita dengar langsung dari masyarakat,” katanya.
Dalam Musancab tersebut, proses penentuan Ketua DPAC dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Dengan demikian, siapa yang kemudian ditetapkan sebagai Ketua DPAC merupakan hasil dari proses UKK sesuai mekanisme yang telah ditentukan partai.
“Siapa yang menjadi Ketua DPAC ditentukan melalui mekanisme UKK. Artinya, ada proses penilaian terhadap kapasitas dan kelayakan calon. Setelah ditetapkan, tugas berikutnya adalah bekerja dan membuktikan bahwa amanah tersebut benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Budi.
Ia berharap kepengurusan DPAC PKB masa bakti 2026–2031 nantinya mampu menjadi garda terdepan partai di tengah masyarakat.
“Pesan saya sederhana: jangan jauh dari rakyat. Datang, dengarkan, belanja masalah, lalu carikan solusi. Kalau kader PKB konsisten melakukan itu, insyaallah keberadaan PKB akan semakin kuat dan semakin bermanfaat bagi masyarakat,” terang Budi Sunaryo. (*)
