PURWOREJO, epurworejo.com – Anggota Komisi III DPRD Purworejo dari Fraksi PKB, Shokhibal Untung, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja lebih keras dalam menciptakan iklim investasi yang benar-benar kondusif.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang tengah melambat menuntut pemerintah bergerak lebih cepat dan berani melakukan terobosan.
“Iklim investasi itu tidak bisa dibiarkan berjalan apa adanya. Kita harus membuka pintu selebar-lebarnya melalui kemudahan perizinan, pelayanan yang responsif, dan jaminan keamanan bagi investor,” tegas Shokibal, Rabu (13/11/2025).
Ia menambahkan, penyederhanaan birokrasi perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Langkah tersebut diyakini mampu menarik investor baru sekaligus menjaga kepercayaan investor yang sudah menanamkan modalnya di Purworejo.
“Jangan sampai investor justru lari karena mereka merasa proses di sini terlalu berbelit atau tidak memberikan kepastian,” ujarnya.
Shokibal juga menyoroti keberadaan lahan bekas ruko Plaza Purworejo yang hingga kini belum memiliki kejelasan pemanfaatan. Menurutnya, keberadaan lahan strategis tersebut justru bisa menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi lokal apabila dimanfaatkan secara tepat.
“Lahan bekas ruko Plaza itu sayang kalau terus dibiarkan mangkrak. Harus ada langkah berani. Bisa dijadikan kawasan bisnis, area komersial, bahkan dikombinasikan dengan konsep urban farming untuk memperkuat ketahanan pangan kita,” paparnya.
Ia menilai, pemanfaatan yang tepat tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, kehadiran kawasan baru yang hidup dan produktif juga diyakini mampu mengembalikan keramaian pusat kota.
“Purworejo ini punya potensi besar. Tinggal mau atau tidak kita melakukan langkah visioner. Pemerintah harus berani membuat keputusan strategis,” tegasnya.
Shokibal berharap, masukan dari Fraksi PKB dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penyusunan kebijakan, terutama terkait APBD 2026 yang kini sedang dibahas. “Intinya, kami mendorong agar setiap potensi yang ada dikelola dengan serius dan profesional. Tujuannya jelas: kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)
