PURWOREJO, epurworejo.com – Keterlibatan perempuan dalam politik dinilai menjadi kebutuhan penting, bukan sekadar pelengkap demokrasi. Sebab, perempuan memiliki pengalaman langsung dalam berbagai persoalan mendasar seperti pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak, ekonomi keluarga, hingga perlindungan dari kekerasan. Karena itu, perempuan didorong untuk aktif terlibat dalam politik agar kebijakan publik lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo, saat menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo di Aula Kecamatan Purworejo, Kamis (7/5/2026).
Dalam materinya, Budi menegaskan bahwa politik sejatinya bukan sesuatu yang kotor ataupun hanya menjadi urusan kelompok tertentu. Menurutnya, politik adalah proses mengatur kehidupan bersama demi mencapai kesejahteraan masyarakat, dimulai dari lingkup terkecil seperti keluarga hingga pemerintahan daerah.
“Setiap keputusan yang menyangkut pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kehidupan masyarakat itu adalah bagian dari politik. Karena itu perempuan tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut menentukan arah kebijakan,” kata Budi.
Ia menjelaskan, perempuan merupakan separuh dari populasi Indonesia dan memiliki jumlah pemilih yang besar dalam setiap pemilu. Namun, representasi perempuan dalam lembaga legislatif, termasuk di DPRD Purworejo, masih perlu ditingkatkan. Padahal, kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang lahir lebih sensitif terhadap persoalan gender.
Budi juga mengingatkan bahwa negara telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik melalui kebijakan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Kesempatan itu, menurutnya, harus dimanfaatkan dengan baik oleh kaum perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah.
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, mulai dari stereotip bahwa politik adalah urusan laki-laki, beban ganda antara keluarga dan karier, hingga minimnya dukungan lingkungan.
Untuk itu, Budi mendorong perempuan memulai partisipasi politik dari langkah sederhana, seperti menjadi pemilih cerdas, aktif di organisasi kemasyarakatan, hingga membangun jejaring dan keberanian menyampaikan aspirasi di ruang publik.
“Perempuan tidak perlu menjadi laki-laki untuk berpolitik. Perempuan cukup menjadi dirinya sendiri yang kuat, berintegritas, dan peduli. Dari situ, kontribusi besar untuk pembangunan bisa lahir,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (*)
