PURWOREJO, epurworejo.com – Paguyuban Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Kabupaten Purworejo (Polosoro) mendorong perbaikan data kesejahteraan sosial (DTKS) atau desil penerima bantuan sosial sekaligus percepatan pembangunan Bendung Bener.
Dua persoalan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II dan Komisi IV DPRD Purworejo di Gedung B DPRD Purworejo, Selasa (13/10/2026). RDP itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Purworejo Alipman Syafii SE dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo Ivan Fatchan Gani Wardhana SE MM, sementara dari polosoro dipimpin langsung ketuanya Andi Prasetyawan. Forum ini juga menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Ketua Polosoro Andi Prasetyawan mengatakan, persoalan DTKS atau desil masih banyak dikeluhkan masyarakat, terutama ketika data tersebut menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial maupun akses layanan lainnya, termasuk pendidikan.
“Sudah banyak disampaikan oleh kepala dinas sosial dan dinas terkait. Tadi dalam musyawarah juga banyak masukan dari peserta terkait persoalan desil ini,” ujarnya.
Polosoro juga mengusulkan agar petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa mendapatkan insentif. Menurutnya, petugas tersebut memiliki peran penting dalam membantu penanganan dan pembaruan data warga yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial.
“Kami mengusulkan supaya petugas-petugas tersebut diberi insentif agar bisa menjadi motivasi dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Selain persoalan data sosial, Polosoro bersama PPDI turut menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Bendung Bener. Berdasarkan pantauan dan informasi dari kepala desa di wilayah terdampak, progres pengerjaan bendungan dinilai belum maksimal.
Polosoro berharap pembangunan proyek tersebut segera dilanjutkan dan diselesaikan karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
“Kami mendorong supaya pekerjaan Bendung Bener segera direalisasikan dan diselesaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ungkapnya.(*)
