PURWOREJO, epurworejo.com – Pembangunan Bendung Bener di Kabupaten Purworejo membutuhkan dorongan dan koordinasi lintas pemerintahan agar pelaksanaannya bisa dipercepat. Progres pekerjaan yang dinilai belum optimal akibat kendala anggaran menjadi perhatian DPRD Purworejo bersama pemerintah desa dan organisasi terkait.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo, Alipman Syafii SE, mengatakan hal itu usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polosoro di Gedung B DPRD Purworejo, Selasa (13/10/2026). Rapat tersebut juga dilaksanakan bersama Komisi IV DPRD Purworejo dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurut Alipman, RDP membahas percepatan pembangunan Bendung Bener yang hingga kini masih berjalan, tetapi pelaksanaan pekerjaannya belum maksimal. Karena itu, diperlukan dukungan bersama dari pemerintah daerah, DPRD, serta unsur pemerintahan desa untuk mendorong kelanjutan proyek strategis tersebut.
“Pembangunan Bendung Bener ini sudah dilaksanakan, tetapi progresnya mengalami keterlambatan sehingga perlu dorongan dan dukungan agar bisa dipercepat. Pemerintah daerah, OPD terkait, DPRD, dan Polosoro perlu bersama-sama berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” kata Alipman.
RDP tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bapperida, Polosoro beserta jajaran, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), unsur pengguna air, serta gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Alipman menjelaskan, salah satu kendala yang disampaikan dalam pembahasan berkaitan dengan anggaran pembangunan. Berdasarkan informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi pelaksanaan pembangunan Bendung Bener.
Kondisi tersebut membuat pekerjaan masih berjalan, tetapi belum menunjukkan progres yang signifikan. Pelaksanaan di lapangan dinilai belum maksimal sehingga perlu langkah koordinasi lebih lanjut untuk mencari jalan keluar.
“Informasi yang kami terima, ada efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pembangunan Bendung Bener. Saat ini pekerjaan memang masih berjalan, tetapi belum signifikan dan belum optimal,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Purworejo akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, serta BBWS Serayu Opak. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dukungan anggaran dan upaya percepatan pembangunan.(*)
