SEMARANG, epurworejo.com – Seorang kepala desa harus menjadi problem solver atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warganya.Secara blak-blakan, ia meminta kades ngurusi tukang ngarit (pencari rumput), rondo (janda) hingga saluran air yang bermasalah ke lahan sawah.
Tak boleh ada jarak antara Kades dengan warganya. Kedekatan pemimpin dengan yang dipimpin akan menjadi sarana mengetaui problem dan menyelesaikannya. Hal itu sejalan dengan tagline “Ngopeni dan Nglakoni” Jawa Tengah.
“Di desa yang tukang ngarit sapa (siapa)? Harus tahu. Sing menggembala kambing sapa? Ada warganya janda yang harus disantuni harus tahu, irigasi macet harus tahu. Lalu diberikan solusi, itu namanya ngopeni nglakoni,” kata Ahmad Luthfi saat memberikan arahan di Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).
Selanjutnya, dalam membangun desa Pemprov Jateng memperlakukan semua desa secara sama dan adil. Salah staunya dengan memberikan bantuan keuangan Rp 1,2 triliun pada 2025.
Untuk itu, tugas berikutnya maka Kades harus bersegera mungkin menggerakkan potensi-potensi desanya. Mulai dari desa wisata, petani zilenial dan milenial, menggarap produk unggulan desa, mengawal lumbung desa, koperasi merah putih, hingga pelayanan kesehatan warga desa.
Dalam pembangunan, Ahmad Luthfi menekankan agar desa menginduk di masing-masing kecamatan. Lantaran Pemprov Jateng telah meluncurkan program Kecamatan Berdaya. Program yang berada di dalamnya sudah linier dengan program-program dari pusat, Pemprov dan Kabupaten.
“Contoh, Jateng merupakan lumbung pangan nasional. Lahan pertanian itu tersebar di desa. Maka desa harus mampu menganalisa dampaknya seperti infrastrukturnya, saluran airnya,” kata Luthfi yang memberikan paparan dengan berjalan di sekeliling 7.810 kades.
“Saluran air sing mbangun sinten?” tanya mantan Kapolda Jateng tersebut pada salah satu kades.
“Sing mbangun pemerintah desa, dana njaluk pemerintah,” jawab si Kades yang langsung disambut tawa peserta di sekelilingnya.
Ahmad Luthfi langsung memerintahkan Kepala Dinas PU Bina Marga, Hanung Triyono untuk melakukan finalisasi kondisi saluran air sekunder di Jateng guna mendukung program swasembada pangan pada 2026.
Untuk mendukung kinerja Kades saat membangun wilayah, Ahmad Luthfi telah menginstruksikan mengefektifkan kembali tiga pilar pemerintahan desa. Meliputi Kades/Lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
“Kades harus didampingi dalam rangka ciptaan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Anti Korupsi), Tiga Pilar efektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana,” kata Ahmad Luthfi. (*)
Baca Berita Pantura
