PURWOREJO, epurworejo.com — Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo menyoroti tingginya angka kematian ibu (AKI) di wilayah setempat dan meminta RSUD dr. Tjitrowardojo beserta jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dan terukur.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV, Sri Susilowati, saat melakukan kunjungan kerja dalam daerah ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo, Jumat (5/12/2025). Kunjungan turut diikuti Wakil Ketua Komisi IV, Ivan Fatchan Ghani Wardana, serta Sekretaris Komisi IV, Muh Dahlan, dan jajaran Komisi IV lainnya.
Sri Susilowati menjelaskan bahwa RSUD dr. Tjitrowardojo merupakan salah satu mitra kerja Komisi IV, sehingga pengawasan terhadap kualitas layanan menjadi bagian dari tugas utama.
“Hari ini kami meminta informasi dan memberikan saran masukan terkait pelayanan. Salah satunya mengenai tingginya angka kematian ibu. Seharusnya maksimal tujuh kasus, tetapi saat ini sudah ada sepuluh kematian ibu di Purworejo,” ujarnya.
Ia menuturkan, sebagian besar kasus terjadi karena RSUD dr. Tjitrowardojo menjadi rumah sakit rujukan terakhir. “Ada lima kasus kematian yang terjadi di RS Tjitrowardojo, itu pun pasca melahirkan. Maka ini perlu langkah cepat agar ke depan bisa ditekan,” tegasnya.
Komisi IV mengapresiasi adanya inovasi berupa grup WhatsApp yang berisi dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) serta para bidan dari berbagai wilayah hingga tingkat desa. Melalui grup ini, setiap kondisi darurat bisa segera dikomunikasikan untuk mempercepat penanganan. “Inovasi ini sangat membantu proses rujukan dan pencegahan,” kata Sri.
Selain persoalan AKI, Komisi IV juga menerima banyak keluhan masyarakat mengenai buruknya pengelolaan parkir di RSUD dr. Tjitrowardojo. Meski pengelolaan parkir berada di bawah Dinas Perhubungan, dampak negatifnya tetap dirasakan pihak rumah sakit.
“Kami sering mendapat komplain soal parkir yang kurang memadai. Kami merekomendasikan agar RS bisa ikut mengelola parkir. Ini tinggal menunggu perbup, dan harapannya setelah dikelola RS, pelayanannya akan jauh lebih baik,” ungkapnya.
Sri turut menyinggung adanya sejumlah kebijakan baru dari Kementerian Kesehatan, termasuk penghapusan kelas BPJS yang diganti dengan skema KRIS dan non-KRIS. Komisi IV menilai RSUD harus segera menyiapkan langkah sosialisasi atas perubahan tersebut kepada masyarakat.
Selain itu, tidak ada lagi klasifikasi rumah sakit berdasarkan tipe. Ke depan, kategori RS berubah menjadi dasar, madya, utama, dan paripurna. “Harapannya RSUD Purworejo minimal bisa mencapai tingkat madya. Tidak mudah menuju paripurna, tetapi semua harus terus ditingkatkan,” katanya.
Komisi IV juga mendorong agar rumah sakit tidak hanya berfungsi mengobati, tetapi juga menjadi pusat konsultasi kesehatan, pemeriksaan berkala, dan upaya preventif lainnya.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr. Tjitrowardojo, dr. Nunik Sulistyaningsih, yang didampingi Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Januariyanto, menyampaikan bahwa rumah sakit telah melakukan berbagai langkah pembenahan, termasuk peningkatan layanan rujukan.
“Kasus fetomaternal dari luar kota banyak dirujuk ke sini, begitu juga layanan onkologi. Ke depan kami berharap layanan radioterapi bisa segera berjalan sehingga semakin banyak pasien yang bisa kami layani,” jelas dr. Nunik.
Terkait angka kematian ibu, ia menegaskan bahwa setiap ada kasus yang terjadi pihak RS pasti selalu melakukan evaluasi untuk pencegahan kedepannya.
“Tim obgyn, tim anestesi, semua melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Grup WhatsApp yang melibatkan bidan dan tenaga kesehatan di lapangan juga sangat aktif dan efektif untuk pencegahan,” katanya. (fid)
Baca Berita Pantura
