NGOMBOL, epurworejo.com – Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo melakukan kegiatan pengawasan dalam daerah (Wasda) dengan meninjau langsung sejumlah persoalan infrastruktur sumber daya air dan pertanian di wilayah Kecamatan Ngombol, Senin (8/9/2026).
Pengawasan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Purworejo, H. Alipman Safi’i, bersama seluruh anggota Komisi II. Dalam kunjungan lapangan, rombongan didampingi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto, kepala desa setempat serta sejumlah pihak terkait.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian yakni Sungai Keburuan di Desa Keburuan, Kecamatan Ngombol. Sungai tersebut mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur, pasir dan sedimentasi yang dinilai menghambat kelancaran aliran air.
Ketua Komisi II DPRD Purworejo, H. Alipman Safi’i mengatakan, pengawasan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan yang selama ini dirasakan warga.
Menurutnya, sedimentasi yang terjadi di sungai perlu segera mendapatkan penanganan. Pasalnya, aliran sungai yang tidak lancar dikhawatirkan menimbulkan dampak serius, terutama ketika terjadi kenaikan debit air maupun rob.
“Harapan dari pemerintah desa dan masyarakat, sedimentasi ini bisa dibuang atau dialihkan sehingga aliran sungai tidak lagi terhambat. Kalau aliran sungai terganggu, ketika ada rob atau air naik ke sungai, tentu bisa berdampak ke lahan pertanian,” katanya.
Ia menjelaskan, air yang meluap berpotensi meresap ke area persawahan dan mengganggu tanaman padi milik warga. Kondisi tersebut bahkan dapat memicu kerugian petani hingga ancaman gagal panen.
“Masyarakat selama ini juga berupaya secara swadaya untuk membenahi aliran sungai agar air bisa mengalir dengan lancar. Namun tentunya persoalan seperti ini membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain persoalan sedimentasi, Komisi II DPRD Purworejo juga meninjau kondisi pertanian di Desa Girirejo, Kecamatan Ngombol. Di wilayah tersebut, sejumlah lahan pertanian masih mengalami keterbatasan pasokan air.
Saat ini, sebagian petani masih mengandalkan pompa dari sumber air tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Kondisi tersebut dinilai belum mampu menjamin ketersediaan air secara optimal, terutama pada musim kemarau.
Alipman menilai pembangunan Bendung Bener harus terus didorong agar segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian. Namun demikian, pembangunan bendung menurutnya harus diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi yang memadai.
“Tidak hanya bendungnya, tetapi akses-akses saluran irigasi maupun jaringan distribusi irigasinya juga harus dibangun dan diperbaiki. Air harus benar-benar bisa sampai ke wilayah pertanian, termasuk wilayah Purworejo Selatan hingga kawasan pesisir,” ungkapnya.
Ia menambahkan, proyek Bendung Bener yang sebelumnya menjadi bagian dari proyek strategis nasional diharapkan dapat segera diselesaikan dan dioptimalkan untuk mendukung kemakmuran masyarakat Kabupaten Purworejo.
“Harapan masyarakat tentu Bendung Bener ini bisa segera didorong penyelesaiannya oleh pemerintah pusat, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat, terutama untuk pertanian,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kepala DPUPR Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto mengatakan, pemerintah daerah memahami aspirasi masyarakat dari sejumlah desa yang menginginkan normalisasi dan kelancaran aliran sungai.
Menurutnya, terdapat sedikitnya tujuh desa yang terdampak persoalan sedimentasi dan gangguan aliran air di kawasan tersebut.
“Intinya kami memahami keinginan masyarakat. Ada tujuh desa yang mengharapkan aliran Sungai Lereng bisa lancar. Saat ini banyak sedimentasi, termasuk di bagian muara Sungai Jali, yang menghambat aliran keluar dari Sungai Lereng,” jelasnya.
Selain normalisasi sungai, pihaknya juga akan melakukan kajian terkait pemanfaatan aliran air untuk mendukung kebutuhan pertanian masyarakat.
Pasalnya, di sejumlah daerah irigasi masih ditemukan persoalan kekeringan akibat air yang belum dapat mengalir secara optimal ke area persawahan.
“Kami berharap nanti air dari Sungai Lereng ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Ada beberapa daerah irigasi yang masih mengalami kekeringan karena air belum bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Eko menyebut, persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan pemerintah pusat. Mengingat kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).
“Dengan dukungan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD, kami akan bersama-sama menangani persoalan ini. Karena kewenangan sungainya berada di BBWSO, rencananya kami akan melakukan audiensi untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi masyarakat,” jelas Eko. (*)
